Berita

Ketua DKPP RI Heddy Lukito (tengah) saat beri pernyataan resmi ke pers/RMOL

Politik

Minim Kantor di Daerah, DKPP Gandeng Kemenkumham Pakai Kanwil jadi Ruang Sidang Etik

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 13:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Infrastruktur berupa kantor di sejumlah daerah tidak dimiliki Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Alhasil, upaya kerjasama dilakukan dengan lembaga pemerintah lainnya.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito mengatakan, pihaknya telah menggandeng Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) agar bisa berkerjasama dalam hal penggunaan kantor wilayah (kanwil) Kemenkumham untuk pelaksanaan sidang dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu di daerah.

"Selama ini, kalau ada pelanggaran dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kita sidangkan di Bawaslu kalau yang terduga melanggar (anggota) KPU. Kalau yang terduga melanggarnya KPU, kita sidangkan di Bawaslu," ujar Heddy usai melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly di kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (11/10).


Heddy mengaku kalau DKPP tak memiliki anggaran untuk menyewa atau bahkan membangun kantor perwakilan DKPP di daerah. Sementara ada kebutuhan yang biasa dilakukan yaitu menggelar sidang-sidang dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu yang seyogiyanya digelar di tempat netral.

"Repotnya, kalau dalam kurun waktu yang sama itu ada terduga pelanggar, dari Bawaslu dan KPU, DKPP bingung mau menyidangkan di mana dalam waktu bersamaan," sambungnya meberikan contoh problem yang dihadapi pihaknya dalam pelaksanaan sidang dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, Heddy mengatakan bahwa DKPP akan meneken nota kesepahaman dengan Kemenkumham sebagai bentuk kerjasama antarlembaga untuk menghadapi Pemilu Serentak 2024 yang dimunkinkan akan banyak pelaksanaan sidang dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan oleh masyarakat.

"Pak Menteri tadi sudah menyampaikan akan ada MoU (Memorendum of Understanding). Bukan hanya MoU, Pak Menteri juga bersurat kepada kepala kantor wilayah Kemenkumham di 34 provinsi, sehingga kami akan cepat juga kalau ada perkara di daerah, kami akan cepat menangani di daerah," demikian Heddy menambahkan.

Dalam kesmepatan itu, Heddy didampingi dua anggota DKPP lainnya yaitu Ratna Dewi Pettalolo dan Muhammad Tio Aliansyah, dan sudah bertemu dengan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya