Berita

Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA), Sudrajad Dimyati tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta/Ist

Politik

Komisi III DPR Sindir Hakim MA Ditangkap KPK: Maju Tak Gentar Membela yang Bayar

JUMAT, 23 SEPTEMBER 2022 | 15:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI menyesalkan sikap dan perilaku hakim Mahkamah Agung (MA) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, Hakim yang notabene adalah “wakil Tuhan di muka bumi” terjerat kasus hukum.

“Perilaku hakim kita mulai dari hakim di PN (Pengadilan Negeri) sampai dengan MA memang seperti itu. Posisi mereka sebagai wakil Tuhan di bumi dalam menciptakan dan menegakkan keadilan telah bergeser menjadi adigum “maju tak gentar membela yang bayar”,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Santoso dalam keterangannya, Jumat (23/9).

Menurut Politikus Partai Demokrat ini, jika sekelas Hakim Agung yang telah mendapatkan fasilitas serta tunjangan yang begitu tinggi dari negara masih berperilaku korup, pihaknya menyangsikan para hakim lainnya yang berada di Pengadilan Negeri (PN) hingga Pengadilan Tinggi (PT).


“Rakyat sudah tahu perilaku para hakim saat ini bahwa mencari hakim yang baik dan jujur seperi mencari seputir berlian di samudera yang luas,” sesalnya.

Namun begitu, Santoso berharap KPK suntik tidak berhenti pada kasus dugaan yang menjerat Hakim Agung. Tetapi, perlu pengawasan hingga pemantauan serius terhadap para hakim.

“KPK jangan berhenti pada kasus ini saja, harus diawasi dan dipantau setiap saat para hakim ini. Jika hakim semua berprilaku tidak sesuai dengan janji dan sumpah lantas kemana lagi rakyat mendapatkan keadilan,” katanya.

“Rekretumen caon hakim Agung & pengawasan para hakim di MA harus dikuatkan serta diciptakan metode yang benar-benar membentuk para hakim yang berintegritas & menegakkan keadilan sesuai dengan tugasnya,” demikian Santoso.

Dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA ini, KPK menetapkan 10 orang tersangka.

Para tersangka yang berasal dari Mahkamah Agung adalah Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Panitera Pengganti Mahkamah Agung Elly Tri Pangestu, 2 pegawai negeri sipil (PNS) pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta 2 PNS MA Albasri dan Redi.

Sedangkan tersangka dari swasta adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya