Ilustrasi kompor listrik/Net
Rencana Kementerian BUMN menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun yang akan dialokasikan untuk pembagian kompor listrik atau induksi secara gratis kepada masyarakat tampaknya tak akan berjalan mulus.
Meskipun kebijakan yang masuk dalam program utama PT PLN (Persero) itu, diyakini mampu mengatasi over supply listrik. Bahkan dinilai akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dikarenakan impor liquefied petroleum gas (LPG) selama ini.
Namun rencana tersebut mendapat penolakan dari pelaku usaha distribusi elpiji Pertamina, Brando Susanto.
Soal kompor listrik lebih murah ketimbang kompor elpiji, Brando meminta diperhitungkan secara benar dan teliti.
"Perhitungan harus benar-benar dilihat dari nilai hari ini dan kedepan. Apakah listrik kita akan selalu murah dan stabil? Jangan-jangan timbul masalah baru di masyarakat nantinya," kata Brando kepada wartawan, Kamis (22/9).
Brando yang juga pemerhati dinamisasi subsidi energi untuk masyarakat ini merasa aneh jika pemerintah seperti terburu-buru membagikan kompor listrik ke masyarakat.
Brando menambahkan, listrik dan elpiji sama-sama produk energi tidak terbarukan dan harganya ditentukan oleh currency luar dan market Internasional.
Karena itulah Brando mengingatkan bahwa dalam jangka waktu menengah, solusi kompor listrik akan menimbulkan masalah baru dan berpotensi merepotkan masyarakat.
"Kebanyakan listrik kita dihasilkan berbasis diesel dan batubara. Jadi bisa dibayangkan suatu saat juga akan problem dengan harga beban subsidi," beber Brando.
Selanjutnya, orang Indonesia kebanyakan memasak dengan berbagai bumbu agar sehat dan sedap. Sementara dengan memakai kompor listrik akan memakan waktu lebih lama dan cita rasa masakan akan berbeda dibanding masak dengan kompor api.
"Jadi masakan daerah di masyarakat akan kehilangan cita rasa Nusantaranya kalau pakai kompor listrik," lanjut Brando.
Selain itu, Brando menekankan pembagian kompor listrik dengan perangkatnya jangan malah menjadi harapan palsu di masyarakat yang sedang susah.
Brando berpesan akan lebih arif dan bijaksana jika pemerintah mengatur lebih optimal distribusi elpiji lewat Pertamina, sehingga tidak mengorbankan masyarakat dengan proyek uji coba kompor listrik.
"Bagi-bagi kompor listrik gratis hendaknya jangan jadi ajang kampanye di masyarakat. Nanti perangkatnya diterima, tapi tidak dipakai sebagai mana mestinya," demikian Brando.
