Berita

Puan Maharani dan Ganjar Pranowo/Net

Politik

Charta Politika: Kerja Politik PDIP Akan Lebih Ringan Jika Usung Ganjar Daripada Puan

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022 | 19:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Popularitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan lebih efektif dalam mendongkrak elektabilitas PDI Perjuangan jika dibandingkan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia (CPI) Yunarto Wijaya dalam webinar pemaparan survei bertema "Kondisi Sosial Politik dan Peta Elektoral Pasca Kenaikan Harga BBM", Kamis (22/9).

Dikatakan Yunarto, pada survei itu elektabilitas Ganjar berada di angka 31,3 persen dan jauh meninggalkan Puan Maharani di angka 2,4 persen. Sementara, elektaktabilitas PDIP kokoh di angka 21,4 persen.


Jika bisa dikolaborasikan di Pemilu 2024, lanjutnya, PDIP akan diuntungkan jika menggandeng Ganjar untuk meningkatkan keterpilihan dan mempertahankan status jawara pemilu.

"Artinya Ganjar berpotensi menjadi dongkrak dan magnet elektoral dari PDI Perjuangan ketika dua variabel orang dengan survei tertinggi dan partai dengan survei tertinggi ini kemudian menjadi satu variabel," kata Yunarto.

Yunarto menggambarkan, jika PDIP harus memilih Ganjar atau Puan sebagai calon presiden yang akan diusung. Menurutnya, kerja partai banteng lebih muda jika mempersiapkan Ganjar sejak hari ini untuk mengurangi beban kerja politik.

"Mbak Puan ada di angka sekitar 2 persen, artinya sosok capres ini yang seharusnya logikanya dalam Pemilu serentak bisa menjadi dongkrak elektoral, ini berpotensi menjadi beban elektoral," terangnya.

Namun demikian, Yunarto menjelaskan, partai tidak hanya menggunakan hasil survei sebagai pertimbangan dalam memilih capres yang akan diusung.

"Tapi balik lagi kompleksitas dari pengambilan keputusan partai kan tidak hanya melihat apa yang ada di dalam hasil survei," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya