Soal Gerakan Perlawanan Masyarakat Papua, PPP Minta KPK Fokus Usut Dugaan Korupsi Lukas Enembe

Proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe tidak boleh berhenti karena ada gerakan demonstrasi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, Rabu (21/9).

Wakil Ketua Umum PPP itu mendesak KPK fokus mengusut dugaan kasus rasuah Gubernur Papua Lukas Enembe.

Menurutnya Wakil Ketua MPR RI itu, gerakan perlawanan masyarakat Papua, tidak boleh membuat KPK berhenti mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Gubernur Papua dua periode itu.

Dalam pandangan Arsul, harus ada pola pendekatan yang dialogis dan humanis terhadap masyarakat Papua. 

"Yang jelas tidak bisa kemudian karena resistensi tersebut menjadikan proses penegakan hukum mandek," kata Arsul, Rabu (21/9).

Terkait adanya dugaan rekayasa, Arsul meyakini bahwa langkah KPK terhadap Lukas Enembe murni penegakan hukum.

"Karena ini kasus hukum, maka ya proses hukum sebagaimana lazimnya perlu dijalankan," ujarnya.