Berita

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani/Net

Politik

Bebani Rakyat, Gerindra Tolak Penghapusan Daya Listrik 450 VA dan Konversi Gas 3 Kilo jadi Kompor Listrik

RABU, 21 SEPTEMBER 2022 | 22:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berterima kasih atas kepercayaan masyarakat Cianjur kepada partai berlambang burung garuda. Utamanya, konsistensi masyarakat Cianjur dalam memberikan suara pada Gerindra dalam tiap gelaran pemilu.

Begitu dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri acara pelantikan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Rabu (21/9).

"Gerindra bisa menjadi partai terbesar kedua karena kepercayaan rakyat Indonesia, karena kepercayaan rakyat Cianjur, dan karena kepercayaan rakyat Jawa Barat," ujar Muzani.


Ditegaskan Muzani, Tujuan utama politik gerindra adalah membela kepentingan rakyat. Itu sebabnya, Prabowo Subianto berulang-ulang berpesan agar tidak menyianyiakan kepercayaan yang telah diberikan rakyat kepada Partai Gerindra.

Pada kesempatan itu juga, Muzani menyampaikan, Partai Gerindra dengan tegas menolak wacana penghapusan daya listrik 450 VA karena itu akan membebani rakyat kecil. Termasuk juga menolak rencana konversi gas 3 kilo menjadi kompor listrik dengan daya 1.200 watt.

"Ada pandangan yang mengingankan agar listrik dengan daya 450 VA dihapus, kami tidak setuju, kenapa? Karena listrik dengan daya 450 ini dipakai oleh orang-orang kecil, penghuni kontrakan petakan, para buruh, nelayan, dan petani. Dan kita bersyukur Presiden Jokowi tidak meneruskan rencana ini," katanya.

"Termasuk keberatan kami terhadap rencana konversi gas 3 kilo menjadi kompor listrik. Kami tidak setuju karena kompor listrik ini sekali colok memakan daya besar, 1.200 watt," tandasnya.

Pada kesempatan ini turut hadir mendampingi Muzani yakni Ketua OKK DPP Gerindra Prasetyo Hadi, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Endang S. Thohari dan Irwan Ardi Hasman, dan Sekretaris DPD Gerindra Jabar Haris Bobiho.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya