Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Politik

Selain Pembiayaan Hijau, Pemerintah Juga Dorong Perbaikan Bauran Energi untuk Ekonomi Berkelanjutan

RABU, 21 SEPTEMBER 2022 | 19:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Energi alternatif atau renewable energy memiliki cost competitive yang setara sekaligus dapat menjaga baseload yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat hadir virtual dalam acara The Cooler Earth Sustainability Summit 2022 yang diselenggarakan oleh CIMB Niaga, Rabu (21/09).

Dikatakan Airlangga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan telah diwujudkan dalam berbagai upaya Pemerintah yang diantaranya melalui komitmen mencapai net-zero emissions di tahun 2060. Melalui hal tersebut, ekonomi hijau dapat diharapkan menjadi mainstream dari kebijakan Pemerintah.


Dia menjelaskan, pembiayaan hijau berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi hijau di Indonesia.

Terkait pembiayaan hijau tersebut, lanjutnya, pemerintah mendorong berbagai instrumen antara lain Green Sukuk dan juga beberapa pemanfaatan dari refinancing Green Sukuk dengan pengembangan pembangunan fasilitas dan infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro dan minihidro.

“Instrumen alternatif seperti blended finance juga disiapkan, terutama skema pembiayaan dengan menampung dana dari filantropi atau swasta serta dari berbagai lembaga pengelola dana multinasional ataupun perencanaan seperti ADB atau World Bank," ujar Airlangga.

Sambungnya, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup juga telah didirikan untuk membantu pembiayaan pada program ekonomi hijau tersebut.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini, juga menjelaskan bahwa beberapa program EBT di Indonesia dibantu dari pembiayaan lembaga-lembaga yang berbentuk Development Finance Institution (DFI) dan Export Credit Agency (ECA).

Sebagai informasi, diperkirakan Indonesia membutuhkan investasi hingga tahun 2060 sebesar Rp 77.000 triliun untuk mencapai berbagai target mencapai net-zero emmissions di tahun 2060.

Airlangga menyampaikan, bahwa koordinasi dan integrasi menjadi penting dalam melakukan transformasi ekonomi hijau karena transformasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh stakeholder.

Hari ini, kata Airlangga lagi, negara-negara lain tengah berlomba untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, termasuk Indonesia.

"Ke depan, pangsa bahan bakar fosil akan berkurang dan energi bersih akan meningkat. Tentunya ini akan kita dorong untuk memperbaiki bauran energi,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya