Imparsial: Bukan Bentuk DKN, Pemerintah Harusnya Evaluasi Wantannas Agar Sesuai UU 3/2022

Selain tidak diperlukan, pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) dapat memunculkan masalah baru. Terutama, ancaman terhadap demokrasi ketika negara mengedepankan pendekatan militeristik pada rakyatnya.

"Dilihat dari konteks reformasi sektor keamanan, terutama untuk menjaga dan memajukan politik demokrasi ini, upaya pembentukan DKN bukan hanya tidak urgen tetapi juga memunculkan permasalahan baru dan serius," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Ghufron Mabruri dalam keterangannya, Selasa (20/9).

Kata Ghufron, jika DKN dibentuk sebagai evaluasi atau perubahan dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Tentu, solusinya adalah kembali pada UU 3/2022 tentang Pertahanan Negara.

"Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengevaluasi keberadaan Wantannas agar sesuai dengan Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana diamanatkan pasal 15 UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara," terangnya.

"Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang seharusnya dibentuk yang fungsinya untuk membantu presiden dalam menyusun kebijakan pertahanan nasional, bukan membentuk Dewan Keamanan Nasional," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, pembentukan DKN dalam realitasnya akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan tugas lembaga negara yang sudah ada. Misalnya dengan Kemenko Polhukam yang selama ini fungsi dan tugasnya melakukan koordinasi keamanan nasional.

Demikian juga pada konteks memberikan nasihat kepada presiden, sudah ada lembaga-lembaga yang menjalankan peran tersebut. Misaalnya adalah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) serta Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Dengan demikian, jika DKN ini dibentuk, maka bisaa dikatakan eksistensinya hanya akan memunculkan tumpang tindih dan malah kekisruhan baru dalam tata kelola lembaga dan pemerintahan," tandasnya.