Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

GOTO dan TOBA Patungan Pasok 2 Juta Motor Listrik, Iwan Sumule: Kebijakan Pejabat Model LBP Cuma Cari Untung!

SELASA, 20 SEPTEMBER 2022 | 20:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan pengurangan emisi karbon di tengah naiknya bahan bakar minyak dimanfaatkan perusahaan platform digital kenamaan Indonesia yang bekerjasama dengan korporasi milik Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk memasok jutaan motor listrik.

Rencana usaha itu akan direalisasi PT GOTO Gojek Tokopedia (Goto) dengan PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Electrum yang akan emasok 2 juta unit motor listrik.

Namun, hal tersebut mendapat kritik dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, yang disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/9).


Menurut Iwan Sumule, kerjasama dua perusahaan itu agak aneh, mengingat salah satunya dimiliki oleh pejabat pemerintah pusat yang duduk sebagai salah satu menteri Presiden Joko Widodo.

"Jika pejabat negara model LBP membuat kebijakan hanya untuk mencari keuntungan bisnis, rakyat tak akan pernah sejahtera," ujar Iwan Sumule.

Di samping itu, dia memandang seharusnya jutaan motor listrik yang akan dihadirkan ke Indonesia oleh dua perusahaan itu bukan barang impor, tetapi hasil produksi di Indonesia.

"Mestinya diproduksi sendiri agar menyerap tenaga kerja, sehingga bisnisnya pun bermanfaat bagi rakyat dan produktif," tuturnya.

"Iya gak sih?" tandasnya menegaskan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya