Berita

Diskusi Publik dampak kenaikan BBM di Aula FISIP USU/Ist

Politik

BBM Naik, Akademisi: Negara Seperti Berbisnis dengan Rakyatnya

RABU, 14 SEPTEMBER 2022 | 14:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu indikasi bahwa negara sudah tidak mau lagi membantu rakyat.

Hal ini didasarkan fakta bahwa kenaikan harga tersebut terjadi karena pemerintah mencabut subsidi yang tak lain adalah bantuan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi.

Demikian disampaikan Dosen FIS UIN Sumatera Utara, Dr Faisal Riza, dalam diskusi publik "Kenaikan Harga BBM, Kupas Tuntas Dampak Ekonomi Sosial" yang digelar oleh Kelompok Studi Mahasiswa Mahardika, di Aula FISIP Universitas Sumatera Utara, Selasa (13/9).


Sosok yang kini menjabat Direktur Lembaga Riset dan Konsultasi, Political Literacy Desk (Polldesk) ini menegaskan kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang empuk bagi perdagangan global.

"Indonesia, kalau masih mau disebut sebagai negara, sudah seperti pasar tradisional seperti Pasar Sukaramai itu. Siapa yang kuat dan tahan banting, dia yang mampu mengendalikan," tuturnya, seperti diwartakan Kantor Berita RMOLSumut, Rabu (14/9).

Sementara itu Sekretaris KNPI, Muhammad Asril, menyindir Pertamina sebagai perusahaan yang memonopoli BBM di Indonesia.

"Merem saja Pertamina ini sudah bisa untung. Makanya komisaris dan direksinya tiap bulan dapat kompensasi dua sampai tiga miliar per bulan. Itu Ahok yang sekarang komisaris Pertamina kok diem-diem saja sekarang," sindir Asril.

Kompensasi yang didapat pejabat Pertamina itu berbanding 360 derajat dengan kondisi rakyat kecil yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Coba sehari kita keliling Medan ini saja dulu nengok perjuangan rakyat kecil berdagang kecil-kecilan," ujar Asril.

Narasumber lain, Dosen Ilmu Politik FISIP USU, Fuad Ginting, menilai kenaikan harga BBM bukan solusi tepat untuk kondisi negara saat ini. Ia mensinyalir kenaikan harga ini juga bisa jadi karena adanya lobo-lobi kapital otomotif.

"Baru mau pulih dari pandemi kok malah kebijakannya seperti ini. Jangan-jangan malah negara sedang berbisnis dengan rakyatnya. Jangan jangan ada lobi-lobi kapital otomotif ke negara kita," kata Fuad.

Di bagian lain, Ketua Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Mahardika, Yoelando Silalahi mengajak mahasiswa terus melek terhadap perkembangan tanahair.

"Mari terus hidupkan rasa kepedulian. Peduli terhadap sesama dan bangsa ini. Perubahan ada di tangan pemuda dan mahasiswa. Jangan hanya kuliah dan pulang," kata Yoelando.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya