Berita

Diskusi Publik dampak kenaikan BBM di Aula FISIP USU/Ist

Politik

BBM Naik, Akademisi: Negara Seperti Berbisnis dengan Rakyatnya

RABU, 14 SEPTEMBER 2022 | 14:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu indikasi bahwa negara sudah tidak mau lagi membantu rakyat.

Hal ini didasarkan fakta bahwa kenaikan harga tersebut terjadi karena pemerintah mencabut subsidi yang tak lain adalah bantuan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi.

Demikian disampaikan Dosen FIS UIN Sumatera Utara, Dr Faisal Riza, dalam diskusi publik "Kenaikan Harga BBM, Kupas Tuntas Dampak Ekonomi Sosial" yang digelar oleh Kelompok Studi Mahasiswa Mahardika, di Aula FISIP Universitas Sumatera Utara, Selasa (13/9).


Sosok yang kini menjabat Direktur Lembaga Riset dan Konsultasi, Political Literacy Desk (Polldesk) ini menegaskan kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang empuk bagi perdagangan global.

"Indonesia, kalau masih mau disebut sebagai negara, sudah seperti pasar tradisional seperti Pasar Sukaramai itu. Siapa yang kuat dan tahan banting, dia yang mampu mengendalikan," tuturnya, seperti diwartakan Kantor Berita RMOLSumut, Rabu (14/9).

Sementara itu Sekretaris KNPI, Muhammad Asril, menyindir Pertamina sebagai perusahaan yang memonopoli BBM di Indonesia.

"Merem saja Pertamina ini sudah bisa untung. Makanya komisaris dan direksinya tiap bulan dapat kompensasi dua sampai tiga miliar per bulan. Itu Ahok yang sekarang komisaris Pertamina kok diem-diem saja sekarang," sindir Asril.

Kompensasi yang didapat pejabat Pertamina itu berbanding 360 derajat dengan kondisi rakyat kecil yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Coba sehari kita keliling Medan ini saja dulu nengok perjuangan rakyat kecil berdagang kecil-kecilan," ujar Asril.

Narasumber lain, Dosen Ilmu Politik FISIP USU, Fuad Ginting, menilai kenaikan harga BBM bukan solusi tepat untuk kondisi negara saat ini. Ia mensinyalir kenaikan harga ini juga bisa jadi karena adanya lobo-lobi kapital otomotif.

"Baru mau pulih dari pandemi kok malah kebijakannya seperti ini. Jangan-jangan malah negara sedang berbisnis dengan rakyatnya. Jangan jangan ada lobi-lobi kapital otomotif ke negara kita," kata Fuad.

Di bagian lain, Ketua Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Mahardika, Yoelando Silalahi mengajak mahasiswa terus melek terhadap perkembangan tanahair.

"Mari terus hidupkan rasa kepedulian. Peduli terhadap sesama dan bangsa ini. Perubahan ada di tangan pemuda dan mahasiswa. Jangan hanya kuliah dan pulang," kata Yoelando.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya