Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno/Net
Isu pencalonan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon presiden dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengundang riak-riak di internal partai berlambang kepala burung garuda.
Pasalnya, muncul desakan dari kader Partai Gerindra agar Sandiaga mundur karena dianggap sebagai pengkhianat.
Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mewanti-wanti Sandiaga untuk tidak bermanuver dengan mengingkari amanat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), salah satunya mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres.
"Bukan (sekadar) menghormati, tapi harus patuh dari keputusan Rapimnas yang sudah memutuskan bakal capres dari Gerindra. Dan wajib di jalankan dan dipatuhi semua kader dari akar rumput hingga petinggi partai," ujar Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/9).
Lebih dari itu, Poyuono menilai Sandiaga tidak bisa hanya berbicara di muka publik bahwa dirinya "menghormati Prabowo". Sementara di sisi yang lain dia mengaku siap menjadi bacapres dari PPP.
"Kalau
ngomong menghormati Pak Prabowo, kita semua juga menghormati sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra," cetus Poyuono.
"Menghormati Pak Prabowo itu berbeda dengan patuh dan taat menjalankan amanat keputusan partai dalam Rapimnas," sambungnya.
Di samping itu, Poyuono juga menilai Sandiaga terlalu jauh mencari alasan untuk melegalkan syahwatnya untuk maju di Pilpres 2024, karena sudah membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo.
"Sandiaga, enggak perlu bawa-bawa nama Kangmas Presiden Jokowi untuk berkelit dari syahwatnya untuk
nyapres dari parpol lain. itu bukan urusan Kangmas Jokowi," tuturnya.
Dia justru menilai, seharusnya tugas Sandiaga sebagai menteri adalah menjalankan tugas yang diminta Jokowi selalu Kepala Pemerintahan.
"Itu sudah jadi kewajibannya, tapi sebagai kader dia wajib menjalankan putusan rapimnas," tambahnya menegaskan.
Maka dari itu, Poyuono meminta Sandiaga untuk memahami secara seksama soal perbedaan syahwat politik dengan kewajiban menjalankan tugas sebagai pejabat negara.
"Sudah jelas kok setiap kader Gerindra yang tidak menjalankan keputusan hasil Rapimnas partai itu melakukan pembangkangan terhadap partai dan harus dipecat melalui Mahkamah Partai," demikian Poyuono.
