Berita

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu/Ist

Politik

Kecewa, PKS Jabar Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM Subsidi

SENIN, 05 SEPTEMBER 2022 | 10:12 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan membuat masyarakat kian terpuruk. Pasalnya, kenaikan tersebut tentunya bakal memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok.

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu, mengaku kecewa dengan langkah pemerintah menaikkan harga BBM. Ia pun mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM subsidi yang terkesan dipaksakan.

"Di tengah impitan masyarakat yang sangat berat akibat pandemi Covid-19 kemarin dan sampai sekarang belum pulih, masyarakat kembali ditekan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, ini sangat tidak masuk akal, kasihan masyarakat," kata Haru, Senin (5/9).


Daripada menaikkan harga BBM subsidi, kata Haru, lebih baik pemerintah menghentikan sementara sejumlah pembangunan infrastruktur yang tidak memberikan banyak manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

"Ternyata pemerintah lebih memprioritaskan untuk terus membangun infrastruktur megaproyek yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat," kritiknya, seperti dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

"Sebelum ada kenaikan saja sudah berada lebih dari 10 persen angka inflasi kebutuhan pokok, apa jadinya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi? inflasi akan jauh lebih tidak terkendali," imbuhnya.

Atas dasar itu, Haru kembali menegaskan, pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM subsidi. Mengingat, kondisi masyarakat belum benar-benar pulih pasca dihantam badai Covid-19.

"Sayapun mengajak seluruh anggota DPR RI Fraksi PKS dan seluruh fraksi yang peduli dengan kesejahteraan rakyat mari kita perjuangkan dan minta kepada presiden untuk membatalkan kenaikan ini," tegasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya