Berita

Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin, saat ditemui di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jalan MH Thmarin, Jakrta Pusat, Jumat (2/9)/RMOL:

Politik

3 DOB Papua Ikut Pemilu 2024, KPU Sampaikan Rambu-rambu Pelaksanaan Tahapan

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2022 | 21:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penambahan daerah pemilihan (dapil) dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang dikarenakan ada 3 daerah otonomi baru (DOB) di Papua, dipastkan tidak menggangu tahapan yang telah berlangsung.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, saat ditemui di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jalan MH Thmarin, Jakrta Pusat, Jumat (2/9).

"Mestinya enggak (mengganggu tahapan Pemilu Serentak 2024 yang telah berjalan)," ujar Afifuddin.


Sosok yang kerap disapa Afif ini menjelaskan, dalam proses penyusunan instrumen hukum pelaksanaan pemilu di 3 DOB Papua telah disampaikan oleh pimpinan KPU RI soal masa tahapan yang tengah berjalan dan antisipasi terhadap penetapan dapil di 3 DOB Papua.

"Kami kan menjelaskan rambu-rambunya tahapan, mengusulkan, dan lain-lain," sambung Afif menjelaskan.

Maka dari itu, mantan Anggota Bawaaslu RI ini meminta agar pemangku kebijakan yang berhak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk bijaksana menyusun aturan,agar tidak terjadi tabrakan tahapan Pemilu Serentak 2024.

"Harapan kami (bisa) saling supportlah. Yang pasti pemerintah istilahnya, untuk menjalankan (pemilu di) DOB dengan perppu. Ini kan bagian dari menerjemahkan hal-hal yang sudah diatur dalam UU," kata Afif.

"Seperti misalnya jumlah kursi di DPRD provinsi, di dpr ri, yang itu belum tergambar di lampiran daerah-daerah baru tersebut," demikian Afif.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya