Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Klaim Atas Nama Demokrasi, Demokrat: Usulan Jokowi Berbahaya dan Khianati Amanat Reformasi

KAMIS, 01 SEPTEMBER 2022 | 16:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mempermasalahkan pihak-pihak yang mengusulkan presiden tiga periode atas nama demokrasi merupakan pengkhianatan terhadap reformasi 1998.

Begitu ditegaskan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (1/10).

“Jadi sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, ini juga bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi,” tegas Kamhar.


Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini juga meminta Presiden Jokowi untuk tegas dan tidak menolerir adanya usulan tiga periode yang bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dapat dipilih lagi di periode kedua.

Jika dibiarkan, kata Kamhar, wacana Jokowi 3 periode yang kembali mengemuka pasca Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi seolah menegaskan bahwa skenario ini terus hidup dan dijalankan.

“Pak Jokowi juga semestinya tegas merespons ini. Sebagai anak kandung reformasi, adalah keliru atas nama demokrasi memberi ruang terus mengemukanya wacana dan memberi lampu hijau pada gerakan yang mematikan demokrasi dan reformasi itu sendiri. Ini berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini,” pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya