Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mempermasalahkan pihak-pihak yang mengusulkan presiden tiga periode atas nama demokrasi merupakan pengkhianatan terhadap reformasi 1998.
Begitu ditegaskan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (1/10).
“Jadi sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, ini juga bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi,†tegas Kamhar.
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini juga meminta Presiden Jokowi untuk tegas dan tidak menolerir adanya usulan tiga periode yang bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dapat dipilih lagi di periode kedua.
Jika dibiarkan, kata Kamhar, wacana Jokowi 3 periode yang kembali mengemuka pasca Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi seolah menegaskan bahwa skenario ini terus hidup dan dijalankan.
“Pak Jokowi juga semestinya tegas merespons ini. Sebagai anak kandung reformasi, adalah keliru atas nama demokrasi memberi ruang terus mengemukanya wacana dan memberi lampu hijau pada gerakan yang mematikan demokrasi dan reformasi itu sendiri. Ini berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini,†pungkasnya.
