Berita

Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Pelita Din Syamsuddin saat daftar ke KPU RI 14 Agustus 2022 lalu/RMOL

Politik

Pelita Datangkan Saksi Ahli HTN, Diduga Ada Kesewenang-wenangan KPU RI

RABU, 31 AGUSTUS 2022 | 17:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembuktian atas dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam tahap pendaftaran dilakukan Partai Pelita dengan menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Ahli hukum tata negara (HTN) dan Administrasi Negara, Abdul Kahar Maranjaya, didatangkan Partai Pelita dalam Sidang Pembuktian yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di kantornya, Jalan MH Thmarin, Jakarta Pusat, Rabu (31/8).

Dalam sidang ini, Kuasa Hukum Partai Pelita Achmad Cholidin menyampaikan pertanyaan terkait dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme teknis pendaftaran yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 4/2022 kaitannya dengan pelaksanaannya di lapangan oleh KPU RI.


Pasalnya, Cholidin menuturkan bahwa Partai Pelita merasa dirugikan lantaran dokumennya dinyatakan tak lengkap oleh KPU RI setelah melaksanakan pendaftaran tanggal 13 Agustus.

Keesokan harinya, dijelaskan Cholidin, Partai Pelita yang mengunjungi kembali Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, bermaksud melengkapi dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan sesuai tata cara yang berlaku.

Akan tetapi, client-nya tidak terlayani dengan baik, karena KPU RI tidak siap menghadapi banyaknya Parpol yang mendaftar di hari terakhir masa pendaftaran pada 14 Agustus 2022 hingga pukul 23.59 WIB.

"Pertanyaannya, mekanisme itu, yang telah diatur oleh KPU itu apakah melanggar hukum admnistrasi negara, bahwa melanggar terkait UU Administrasi Negara, UU ASN, atau Penyelenggara Negara?" tanya Cholidin kepada Kahar selaku saksi ahli.

Menjawab pertanyaan Cholidin, Kahar menilai kronologis kejadian yang dialami Partai Pelita, sebagaimana yang telah diejlaskan Cholidin tersebut, erat kaitannya antara proses dan kesiapan yang harusnya dilakukan KPU RI.

"Ketika KPU mengeluarkan suatu keputusan yang berkenaan dengan masa pendaftaran, maka mengandung konsekuensi logis bahwa KPU harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses itu," tutur Kahar.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini memandang, seharusnya KPU tidak menjadikan banyaknya Parpol yang mendaftar di hari terakhir sebagai alasan tidak menerima perbaikan data persyaratan dari parpol yang sudah berupaya mendaftar di hari sebelumnya.

"Kalau itu dijadikan alasan, maka harus ada kebijakan lain. Misalnya penambah waktu seperti dari tanggal 15 menjadi 17 (Agustus). Sehingga ada keluasan-keluasan dari masyarakat untuk membetulkan apa yang masih kurang," tuturnya.

Maka dari itu, Kahar berpendapat bahwa perlakuan KPU RI terhadap Partai Pelita dengan tidak menerima pendaftaran ulang berpotensi melanggar prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang mengikat badan atau pejabat yang menyelenggarakan itu.

"Jadi kalau dalam UU 30/2014 (tentang Administrasi Pemerintahan) itu penyelahgunaan. Ini bisa saya katakan sebagai penyalahgunaan karena tidak mau menerima pendaftaran dari partai yang sudah memenuhi persyaratan," bebernya.

"Jadi menurut saya, kalau itu terjadi, maka tugas pejabat itu adalah sewenang-wenang," demikian kahar menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya