Berita

Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto/Net

Politik

Strategi Komunikasi Politik yang Efektif Bisa Dongkrak Elektabilitas Airlangga

SELASA, 23 AGUSTUS 2022 | 01:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keputusan Partai Golkar untuk mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada 2024 harus diikuti dengan sejumlah strategi politik yang mumpuni. Sehingga elektabilitas Airlangga bisa terdongkrak secara maksimal menuju 2024 mendatang.

“Jika kita bicara Airlangga, sebagai Ketua Umum tentu punya basis pemilih partai yang cukup besar, dari pemilu sebelumnya kan sekitar 12 persen. Namun demikian, hal itu belum cukup untuk menjamin elektabilitas Pak Airlangga menjadi kompetitif,” tegas Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, Senin (22/8).

Dalam survei yang dilakukan SMRC, elektabilitas Airlangga disebut masih belum cukup bersaing dengan kandidat lain. Padahal Airlangga punya posisi strategis sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga Menko Perekonomian RI.


Toh Airlangga punya modal untuk terus meningkatkan elektabilitasnya. Di antaranya tren positif Airlangga dalam aspek kedikenalan yang mengalami peningkatan. Dari 26 persen (Maret 2021) menjadi 38 persen (Agustus 2022).

Pun dengan aspek kedisukaan Airlangga meningkat jadi 48 persen pada Maret 2022.

Sementara untuk aspek keterkenalan tokoh yang disebut masih di bawah 50 persen mesti didongkrak dengan komunikasi politik yang lebih intensif.

“Soal komunikasi politik, sosialisasi, disimpulkan belum efektif untuk menaikkan elektabilitas. Awareness masih di bawah 50 persen. Nah apa yang harus dilakukan, sangat bervariasi. Mulai dari penggunaan medsos harus dievaluasi dan strategi komunikasi,” tandasnya.

Partai Golkar yang berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan PAN sudah sepakat memajukan Airlangga sebagai Capres 2024.

Namun, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi tentang Capres dan Cawapres dari KIB. Banyak yang menyarankan, mereka menggandeng sosok yang punya elektabilitas lebih tinggi namun tidak memiliki jabatan di partai. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya