Ilustrasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina/Net
Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya akan menambah beban rakyat yang belum bisa bangkit dari pandemi Covid-19.
Rencana yang akan diterapkan pekan depan ini justru bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang terkesan jor-joran dengan pembangunan infrastruktur.
Alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menyarankan kepada pemerintah untuk mengalihkan anggaran infrastruktur untuk kepentingan rakyat.
"Mestinya pemerintah berhitung secara matang tentang urgensi megaproyek yang selama ini menjadi jargon keberhasilan. Kalau pembangunan infrastruktur membuat beban rakyat, untuk apa hal tersebut dilakukan?" kata Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/8).
Saiful menilai, beban rakyat sudah terlalu berat menanggung beban akibat pandemi Covid-19. Sehingga, diharapkan pemerintah tidak lagi memperberat beban rakyat dengan kenaikan BBM dalam waktu dekat.
"Lebih baik menggunakan skema kebijakan yang lebih membumi dan dapat secara langsung dirasakan oleh rakyat. Jangan karena ambisi sesaat lalu mengorbankan penderitaan rakyat dengan tetap menggenjot infrastruktur dan pada akhirnya rela menaikkan harga BBM," kritiknya.
Selain itu, jika kebijakan kenaikan BBM tetap dilakukan, maka pemerintahan Jokowi-Maruf mengingkari janjinya.
"Ini sangat bertolak belakang dengan nawacita yang digembar-gemborkan selama ini, di mana rakyat menjadi tumpuan utama, bukan kepentingan yang dirasakan segelintir orang-orang tertentu," pungkas Saiful.
