Ilustrasi Pilpres 2024/Net
Poros koalisi menjelang Pemilu 2024 kian semarak. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Gerindra-PKB dikabarkan melirik partai lain, untuk memperbesar kekuatan mereka. Semakin besar koalisi, maka kepentingan juga besar.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat menuturkan bahwa partai politik jangan hanya pada posisi tawar-menawar tapi harus bisa solid dan membangun sistem jangka panjang.
"Dengan bentukan koalisi ini kita lihat juga, jangan cuma untuk meningkatkan porsi tawar-menawar, mendapatkan calon yang elektabilitasnya tinggi, namun bagaimana bisa membentuk sistem jangka panjang, demokrasi." tegas Cecep, Minggu (21/8).
Pemilu 2024 merupakan pemilu kelima setelah era reformasi. Cecep berharap demokrasi di Indonesia dapat terkonsolidasi dengan baik. Yaitu membawa Indonesia ke demokrasi yang lebih matang, yang ditandai dengan adanya kerjasama dari para elit partai politik dan bermanfaat untuk bangsa dan negara.
"Kalaupun membangun koalisi dengan membangun politik demokrasi, bukan hanya untuk jangka pendek untuk mengusung dan memuluskan calon mereka saja,†imbuhnya.
Cecep meminta agar para calon presiden dan partai yang sudah berkoalisi untuk terjun ke masyarakat secara langsung untuk mendapatkan simpati masyarakat dan dapat memuluskan langkah di 2024 mendatang.
Menurutnya, dengan berkoalisi, parpol bisa memajukan calon mereka sendiri, maupun melihat-lihat calon dari partai satu koalisi, dan kemudian mengincar satu yang memiliki elektabilitas tertinggi.
"Tunjukkan ke bawah performa mereka, sekarang yang masih ada di birokrasi, DPR, terus bekerja untuk rakyat, maka ketika pilpres, masyarakat akan bisa memilih secara rasional. Yang dilihat adalah rekam jejak capres dan cawapresnya,†katanya.
Setidaknya saat ini sudah ada dua poros menjelang Pemilu 2024. Yaitu KIB dikabarkan tengah mendekati Partai Demokrat, sementara Gerindra-PKB dengan PDIP.
"Jika kita bicara koalisi yang terbangun di Indonesia, pengalaman dari beberapa Pemilu, biasanya bukan koalisi permanen. Selalu berubah-ubah. Koalisi di Pusat dan Daerah biasanya berbeda, Dengan bermunculannya berbagai koalisi, diharapkan proses demokrasi di Indonesia semakin sehat dan dinamis,†demikian Cecep.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sendiri, berulang kali mengatakan bahwa KIB bersifat inklusif, terbuka kepada siapa saja.
"Kita ingin politik yang dikedepankan merupakan politik yang menyatukan, inklusif dan didasarkan pada kesamaan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai ini," ujar Airlangga beberapa waktu lalu.
Namun sembari membangun koalisi, Airlangga mengingatkan para elit, terlebih yang berambisi untuk maju sebagai Capres dan Cawapres untuk mulai membuat visi misi, dan bekerja nyata dengan posisi atau jabatan mereka sekarang.
