Skenario Subsidi BBM Masih Dihitung, Menko Luhut: Anggaran Dapat Dialihkan ke Masyarakat yang Membutuhkan

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan pemerintah demi mengurai beban negara akibat subsidi yang besar untuk BBM. Tercatat, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 502 triliun dan diprediksi meningkat jadi Rp 550 triliun pada akhir tahun.

Harga minyak mentah dunia yang tinggi juga mendorong peningkatan gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan Solar. Artinya, subsidi dan kompensasi energi juga mengalami kenaikan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi tersebut.

Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Dia mengingatkan bahwa harga BBM di Indonesia masih relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia.

“Langkah yang disimulasikan, termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi, Minggu (21/8).

Namun demikian, kata Luhut, pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati. Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.

“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” imbuhnya.

Dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.

“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya,” demikian Luhut.