Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

Politik

Adi Prayitno: Pidato Puan Ingatkan Pemerintah Agar Proyek Infrastruktur Tidak Berakhir Tanpa Nilai Guna

RABU, 17 AGUSTUS 2022 | 16:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Banyak kalangan yang memuji pidato berani Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyinggung berbagai proyek strategis nasional era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua ini. Termasuk juga, soal peran perempuan dan kepemipinan.

Bagi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, pidato Puan Maharani dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI kemarin cukup sempurna. Setidaknya, jika dibandingkan dengan pidato-pidatonya yang lalu.

"Pidato Puan kemarin meyakinkan, intonasi gaya bicara penekanan penekanan pada angle tertentu, bahkan relatif nyaris sempurna, tidak seperti pidato-pidato sebelumnya yang terlihat datar," ucap Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/8).


"Kalau kemarin cukup perfect Puan itu dari gaya dari intonasi termasuk dari segi substansi," imbuhnya.

Dikatakan Adi, makna besar pidato Puan adalah peringatan bagi pemerintah khususnya anak buah Presiden Jokowi untuk tidak main-main dengan sejumlah proyek strategis nasional yang telah disusun pemerintah dan diawasi oleh parlemen.

"Saya kira Puan tengah bicara proporsional, mengingatkan kepada seluruh pendukung pemerintah khususnya, bahwa jangan sampai semua proyek-proyek mercusuar yang telah dibangun oleh Presiden itu tidak bisa berjalan secara maksimal," katanya.

Adi mencontohkan, soal distribusi ekonomi dari atas ke bawah yang babak belur terkait transfer barang dan jasa. Menurutnya, dengan adanya penekanan dari pidato Puan tersebut, maka diharapkan transfer barang dan jasa tersebut bisa lebih mudah dan cepat.

"Itu mengingatkan jangan sampai infrastruktur itu nggak ada gunanya. Infrastruktur itu dibangunkan sebagai upaya untuk percepatan pembangunan ekonomi sehingga arus barang dan jasa bisa ditransfer secara cepat," terangnya.

Selain itu, kata Adi lagi, soal Puan juga menyinggung soal sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Utamanya, yang sedang ramai dibahas, permasalahan kelangkaan CPO hingga minyak kelapa sawit mentah.

"Puan itu ingin menegaskan kita itu bangsa yang kaya sumber daya alamnya melimpah tapi jangan sampai urusan minyak goreng tidak selesai dan sudah beberapa menteri direshuffle gara-gara itu," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya