Pengisian BBM di SPBU/Net
Pemerintah perlu melindungi masyarakat rentan jika memang kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) harus dilakukan. Salah satunya dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT), yang dinilai terbukti efektif dan dapat dipertanggungjawabkan datanya.
Begitu kata Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya kepada wartawan, Rabu (17/8).
Dia lantas mencontohkan saat harga minyak goreng meroket, pemerintah dengan cepat menggelontorkan BLT. Kenaikan harga BBM nanti juga pasti akan mempengaruhi harga pangan, yang langsung terasa pada masyarakat rentan.
“Sehingga kenaikan harga pangan terasa di masyarakat bawah, yang komponen dan proporsi belanja buat makanan tinggi yaitu 20 sampai 40 persen, itu perlu dilindungi, mekanisme BLT terbukti bisa didata dan dihitung,†katanya.
Dosen ilmu ekonomi UI ini menuturkan, subsidi BBM sudah sangat membebani APBN sekalipun dampaknya tidak produktif. Padahal Presiden Jokowi meminta bahwa subsidi bisa dipotong karena tidak tepat sasaran.
“Subsidi BBM regresif ya, cenderung dinikmati yang semakin kaya, semakin banyak mobil, semakin banyak jalan. Sebelumnya, Pak Presiden Jokowi pada 2014 bisa menyampaikan kepada publik bahwa fungsi dan dampak ke masyarakat lebih baik jika subsidi dipotong,†katanya.
“Ini saatnya pemerintah untuk ‘taking the hard choice’ dan menjelaskan ke masyarakat dan memitigasi dampak pada masyarakat, elemen yang paling rentan,†imbuhnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sempat mengisyaratkan pemerintah akan mengkaji sistem penyaluran subsidi BBM dan opsi kenaikan harga BBM.
Menurutnya, di tengah kenaikan harga-harga energi dunia, Indonesia masih melakukan subsidi ataupun memanfaatkan kekuatan fiskal untuk menyerap sebagian daripada kenaikan harga pangan maupun energi. Sedangkan negara-negara lain melakukan “pass-through†yang berarti harga energi ditransmisikan kepada masyarakat.
