Berita

Angota DPR RI FPKS, Nasir Djamil/Net

Politik

Soal Kematian Brigadir J, Pengadilan Media Harus Dihindari Agar Dapatkan Keadilan Publik

KAMIS, 11 AGUSTUS 2022 | 23:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Publik mendesak kejaksaan dan tim penyidik Polri untuk menghukum seberat-beratnya terhadap tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo. Desakan tersebut menyusul temuan sementara hasil autopsi jasad korban di mana tubuh korban dipenuhi dengan lima luka tembakan.

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil meminta agar masyarakat menahan emosi dan menyerahkan kepada hukum dan peradilan dalam memutus perkara Irjen Sambo dan tidak boleh mengintervensi penegak hukum untuk mengungkap motif utama dari penembakan tersebut.

Terkait desakan mati terhadapa para pelaku pembunuhan Brigadir J, Nasir Djamil meminta masyarakat untuk menunggu kerja penyidik dalam mengungkap fakta-fakta telah dugaan pembunuhan berencana itu.


"Kita tunggu saja mereka menerapkan pasal-pasal sesuai dengan perbuatan yang disangkakan itu. Pengadilan oleh media dan publik harus kita hindari agar hukum dapat bekerja guna mendapatkan keadilan publik,” ucap Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/8).

Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan bahwa asas praduga tak bersalah harus diutamakan dalam mengungkap sebuah kasus dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Praduga tak bersalah harus tetap kita sematkan kepada para tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Karena itu kita tunggu saja dan hormati tahapan hukum yang sedang berjalan,” katanya.

"Biarkan penyidik di kepolisian bekerja mengumpulkan bukti-bukti agar saat diserahkan ke jaksa peneliti tidak lagi bolak-balik perkara,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya