Berita

Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro/Net

Politik

Siti Zuhro: Kita Harus Dorong agar Jangan Cuma 2 Paslon di 2024

KAMIS, 11 AGUSTUS 2022 | 08:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Publik perlu mendorong agar Pilpres 2024 memunculkan tiga pasangan capres-cawapres atau lebih. Hal itu berguna untuk mengindari polarisasi seperti pada Pilpres 2019.

Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro tidak ingin Indonesia kembali terpecah dan disharmoni lantaran hanya ada 2 pasangan calon yang tampil. Sebab, jika hanya 2 paslon, maka segala cara akan dihalalkan untuk menang.

"Kita harus dorong jangan cuma dua pasangan calon, jangan bergerombol. Lebih dari tiga paslon tidak apa-apa. Biar saja berputar dulu. Karena kita tidak terbiasa head to head, keras sekali,” tegasnya kepada wartawan, Kamis (11/8).


Disinggung mengenai arah koalisi partai politik saat ini yang sudah dua koalisi terbentuk, Siti Zuhro berkeyakinan bahwa ada dua poros lagi yang bakal dibentuk dari Nasdem, PKS dan Demokrat serta PDIP yang bisa mengusung sendiri. Meskipun ada peluang parpol tersebut masuk ke KIB dan juga Gerindra - PKB.

Dia menambahkan terdapat beberapa partai yang mempunyai kemungkinan bergabung dengan KIB yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Hal itu terjadi jika mereka gagal membentuk koalisi untuk Pilpres 2024.

"Yang memang belum deklarasi kan 3 partai, Nasdem, PKS, Demokrat. PDIP memang sendiri, solo. Jadi menurut saya mungkin itu, kita tidak tahu wajah depan dan wajah belakang. Jangan-jangan Nasdem bertiga sama Demokrat dan PKS sudah ada deal begitu, cuma belum dikerucutkan. Kalaupun juga tidak terjadi, tidak ketemu komitmennya, kalaupun hijrah, mereka akan ke KIB,” katanya.

Dia menegaskan bahwa hubungan partai-partai tersebut relatif tidak ada resistensi satu sama lain.  Selain itu, penggabungan itu didukung dengan kemiripan ideologi. Beberapa partai tersebut juga punya induk yang sama seperti Golkar, Nasdem, dan Demokrat. Meski PKS agak lain, namun PKS tercatat pernah berkoalisi dengan Demokrat dan Golkar.

"Sebetulnya Nasdem dan Golkar kan satu induk, Demokrat juga. Yang tidak dengan PKS, tapi PKS kan lama juga berkoalisi dengan Demokrat dengan Golkar di era Pak SBY,” demikian Zuhro.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya