Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Net
Anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kebutuhan tahun ini belum dipenuhi 100 persen oleh pemerintah.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menuturkan, pihaknya memang sudah menerima tambahan anggaran sebesar Rp 1,24 triliun setelah sebelumnya menerima Rp 2,45 triliun dari total kebutuhan untuk tahun ini yang seharusnya dicairkan Rp 8,06 triliun.
"Anggaran yang kita ajukan Rp 5,4 (triliun) itu disetujui Kemenkeu Rp 1,24 triliun," ujar Yulianto.
Yulianto mengatakan, anggaran yang diberikan Kemenkeu tersebut tidak sesuai dengan apa yang diusulkan KPU RI dan telah mendapat persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dan telah dikomunikasikan kepada Kementerian Keuangan.
"Jadi itu bagian dari yang sudah ditelaah dan kaji bersama antara Kemenkeu dan KPU melalui Dirjen Anggaran dan Sekjen KPU RI.
Mantan Ketua KPU Jawa Tengah ini merinci, kini sisa anggaran yang dibutuhkan KPU RI tapi belum dicairkan Kemenkeu adalah sebesar Rp 3,69 triliun.
Anggaran yang belum disetujui itu di antaranya adalah untuk dukungan tahapan yaitu sarana prasarana KPU.
"Dan patut diketahui bersama bahwa KPU mengajukan anggaran terkait dengan dukungan sarana prasarana,terkait dengan renovasi (atau) rehab kantor KPU di seluruh Indonesia," ungkap Yulianto.
"Yang disetujui adalah 17,4 persen, dan itu bagian dari yang mengurangi itu. Termasuk di dalamnya dukungan untuk IT, itu juga belum seluruhnya di setujui," sambungnya.
Khusus untuk anggaran yang kini sudah diterima KPU, yakni baru sebanyak Rp Rp 3,69 triliun atau sekitar 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan, mayoritas akan dialokasikan untuk pelaksanaan tahapan pemilu yang berjalan tahun ini.
Tahapan-tahapan itu di antaranya prencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu; tahapan penetapan jumlah kursi dan dapil; dan pencalonan anggota DPD.
Maka dari itu, Yulianto menyatakan bahwa harapan KPU terhadap pemerintah terkait anggaran ini bisa dipenuhi 100 persen oleh pemerintah sebagaimana yang telah diajukan KPU, yakni sebesar Rp 8,06 triliun.
"Kami berharap ini ada revisi ya, sehingga postur KPU, performance KPU di dalam rangka pelaksanaan tahapan 2022 ini lebh baik, tidak minimalis," harapnya.
"Kami mohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan, karena semua sudah melalui persetujuan DPR melalui banggar," demikian Yulianto.
