Berita

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat/Net

Politik

Baru Cair Rp 2,4 Triliun, KPU Realokasi Anggaran untuk Kebutuhan Tahapan Pendaftaran

SELASA, 26 JULI 2022 | 15:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggaran pelaksanaan Pemilu serentak 2024 yang sudah dicairkan pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) bar sebesar Rp 2,4 triliun untuk tahun ini.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menjelaskan, dari anggaran pelaksanaan Pemilu yang sudah cair untuk kebutuhan tahun ini, pihaknya coba memaksimalkannya.

"Khusus yang 2022 ini total kan Rp 8 triliun. Sudah tersedia di awal tahun anggaran Rp 2,4 triliun. Kekurangannya berarti Rp 5,6 triliun," ujar Yulianto saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).


Yulianto menjelaskan, proses pencairan anggaran yang dikerjakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak ada persoalan.

"Penelaahan anggaran itu bulan Juli ini, yang diajukan KPU untuk tahapan itu. Kan kebutuhannya yang sudah disetujui, total itu kan Rp 76,6 triliun. Itu sudah selesai dan itu terbagi pada 3 tahun jamak kan. Mulai tahun 2022, 2023, dan 2024," paparnya.

Meski begitu, mantan Ketua KPU Jawa Tengah ini memastikan bahwa proses pencairan sedang diproses Kemenkeu, mengingat DPR telah menyetujui anggaran yang dibutuhkan KPU untuk penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.

"Kemarin otomatis ditindaklanjuti setelah ada keputusan di DPR itu oleh Kementerian Keuangan. Di Kemenkeu pasti ditelaah, dibahas, dan pembahasan itu sudah selesai," ucapnya.

Lebih lanjut, Yulianto menuturkan bahwa anggaran yang seyogyanya dipergunakan untuk yang lain, karena akan dilaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu DPR dan DPRD, maka KPU akan merealokasikannya untuk kebutuhan tersebut.

"Untuk membiayai tahapan-tahapan tadi sementara yang Rp 2,4 triliun itu. Sebagian kita geser-geser, realokasi untuk kebutuhan prioritas," demikian Yulianto.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya