Berita

Pemilu 2024/Net

Politik

PKPU Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Segera Diundangkan, Sipol Ikut Diatur di Dalamnya

SELASA, 19 JULI 2022 | 00:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2024 bakal segera diundangkan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Idham Holik menjelaskan, draf PKPU sudah dilakukan pembahasan oleh Komisi II DPR RI bersama-sama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Itu sudah dilakukan beberapa kali pembahasan dan harmonisasi," ujar Idham kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/7).


Mantan Anggota KPU Daerah Provinsi Jawa Barat ini memastikan, dalam waktu dekat akan dilakukan pengesahan dan pengundangan PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2024.

"Kalau sudah ada salinannya nanti kita sampaikan," demikian Idham.

Berdasarkan draf PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2024 yang menjadi materi Rapat Kerja (Raker) KPU bersama Komisi II DPR RI dan pihak terkait lainnya di Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta Selatan, 27 Juni 2022 lalu, terdapat sejumlah pengaturan teknis tahapan.

Salah satu poin yang diatur di dalam draf yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL ini adalah terkait legalitas penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) sebagai instrumen pendaftaran parpol peserta pemilu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya