Berita

Presiden Rusia Boris Yeltsin(kiri), Presiden Amerika Bill Clinton, Presiden Ukraina Leonid Kuchma, dan Perdana Menteri Inggris John Major menandatangani Memorandum Budapest pada 5 Desember 1994/Net

Dunia

Lewat Memorandum Budapest, Ukraina Pernah Serahkan Ribuan Hulu Ledak Nuklir ke Rusia

KAMIS, 14 JULI 2022 | 14:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Invasi Rusia selama 141 hari ke wilayah Ukraina telah melanggar kesepakatan Memorandum Budapest yang ditandatangani pada tahun 1994.

Memorandum Budapest disepakati oleh negara Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, dan Inggris. Isinya, mereka berjanji untuk berkomitmen "menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan perbatasan Ukraina yang ada".

Diduga, Rusia kala itu meneken Memorandum Budapest hanya untuk membujuk pemerintah Ukraina di Kyiv agar menyerahkan persenjataan nuklir. Di mana kapasitas nuklir Ukraina adalah yang terbesar ketiga di dunia.


Sebelum Memorandum Budapest ini disepakati, diketahui bahwa Ukraina memiliki pasokan senjata nuklir berlimpah hasil peninggalan dari Uni Soviet. Setidaknya mereka memiliki warisan sekitar 1.900 hulu ledak nuklir strategis dari Uni Soviet.

Seketika, Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) yang hanya mengakui lima negara sebagai pemegang sah senjata nuklir langsung memastikan bahwa tidak ada lagi penambahan jumlah negara yang memiliki senjata nuklir. Untuk itu, mereka membujuk Ukraina agar bisa menonaktifkan senjata nuklirnya.

Sebagai imbalan, Ukraina meminta jaminan keamanan yang mengikat secara hukum dari AS. Artinya, AS akan melakukan intervensi jika kedaulatan Ukraina dilanggar.

Tapi AS menolak intervensi karena tidak ingin melangkah lebih jauh.

Ukraina lantas meminta jaminan keamanan yang mengikat secara politik. China dan Prancis menyetujui hal tersebut. Tapi kedua negara itu tidak turut serta menandatangani perjanjian tersebut di atas kertas Memorandum Budapest.

Jaminan keamanan yang lemah dan kurang mengikat itu kini membuat kekhawatiran Ukraina semakin nyata. Negara-negara yang menandatangi memorandum tidak bisa berbuat banyak atas terjadinya invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina.

Tanggapan AS dan Inggris dalam menghadapi agresi ini sangat terbatas. Kedua negara itu hanya menawarkan pembiayaan Ukraina, peralatan dan pelatihan militer, serta menerapkan sanksi kepada Rusia.

AS dan Inggris telah mengesampingkan intervensi secara langsung, seperti memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina dan kebijakan-kebijakan tegas lainnya yang bisa menghentikan Rusia. Kedua negara ini seperti khawatir bahwa mereka akan terseret dalam perang dengan Rusia.

"Ukraina adalah satu-satunya negara dalam sejarah manusia yang menyerahkan persenjataan nuklir, terbesar ketiga di dunia pada tahun 1994. Di mana jaminan ini? Sekarang kami dibom dan dibunuh," kata anggota Parlemen Ukraina Alexey Goncharenko dikutip dari Indiatoday

Tidak heran bahwa pemimpin Ukraina dan publik merasa terkhianati oleh perjanjian memorandum ini, menurut mereka jaminan keamanan yang mereka terima tidak sebanding dengan kertas yang telah mereka tulis.

Seperti dikutip dari The Conversation, menurut catatan pakar hubungan internasional Amerika David Yost, tindakan Rusia akan melemahkan kredibilitas jaminan keamanan negara, merusak rezim nonproliferasi nuklir dan akan maraknya prospek pelucutan senjata di masa mendatang.

Invasi yang terjadi di Ukraina akan memiliki dampak luas bagi negara-negara lain. Dikhawatirkan akan lebih banyak negara yang bernasib sama seperti Ukraina.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya