Berita

Zona Ekonomi Khusus Ihu (ISEZ) di Provinsi Teluk, Papua Nugini/Net

Dunia

China Bantah Telah Setor 30 Juta Dolar AS untuk Dapatkan Zona Ekonomi Khusus Ihu di Provinsi Teluk Papua Nugini

SELASA, 12 JULI 2022 | 09:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tudingan bahwa China sedang membangun pangkalan militer di Papua Nugini (PNG) dibantah dengan tegas Kementerian Luar Negeri China pada Senin (11/7) waktu setempat.

Wang Wenbin, juru bicara Kemenlu China mengatakan klaim yang dilontarkan media Australia yang mengatakan bahwa kerja sama China dengan Papua Nugini di Zona Ekonomi Khusus Ihu (ISEZ) termasuk membangun pangkalan militer adalah tidak berdasar dan menyesatkan.

Wang menekankan bahwa dalam mengejar kerja sama dengan negara-negara Kepulauan Pasifik termasuk Papua Nugini, China tidak pernah berusaha membangun lingkup pengaruh apa pun dan tidak tertarik pada desakan geostrategis.


"Satu-satunya fokus kami adalah pengembangan dan kerja sama yang saling menguntungkan," kata Wang, seperti dikutip dari Global Times, Selasa (12/7).

Tanggapan Wang datang setelah laporan Daily Mail Australia mengklaim dalam laporannya yang terbit pada 3 Juli bahwa China telah menyerahkan 30 juta dolar AS untuk mendapatkan zona ekonomi khusus di kota Kikori di Provinsi Teluk PNG.

"Proyek pembangunan futuristik ini total nilainya diperkirakan mencapai 8 miliar dolar AS akan mencakup bandara, pangkalan angkatan laut dan pangkalan militer yang dibuat dari hutan di Teluk Orokolo sekitar 250 km barat laut ibu kota Port Moresby," klaim laporan tersebut.

Sebelum Wang membuat pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Papua Nugini mengatakan dalam siaran pers bahwa tuduhan dalam laporan itu tidak berdasar.

Wang juga membantah disinformasi tentang Kiribati, negara Kepulauan Pasifik lainnya, yang mengklaim bahwa "penarikan Kiribati dari Forum Kepulauan Pasifik (PIF) mungkin ada hubungannya dengan China."

"Biarkan saya menjelaskan bahwa laporan ini sama sekali tidak berdasar," kata Wang.

"Selama bertahun-tahun, China dan PIF memiliki hubungan kerja sama yang baik," ujarnya.

"Saya ingin menekankan bahwa China tidak ikut campur dalam urusan internal negara-negara Kepulauan Pasifik dan berharap untuk melihat solidaritas yang lebih besar dan kerja sama yang lebih erat di antara PIC untuk pembangunan bersama," tegas Wang.

Kedutaan Besar China pada Senin (11/7) juga mencatat bahwa China dan PNG telah melakukan kerja sama praktis di berbagai bidang berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, termasuk menjajaki, atas permintaan pihak PNG, kemungkinan kerjasama investasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur di proyek-proyek seperti Ihu dan Kawasan Ekonomi Khusus lainnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya