Ketua KPK RI Firli Bahuri saat memimpin forum Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 di Nusa Dua, Bali/Ist
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan empat isu prioritas dalam forum Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 di Nusa Dua, Bali, yang digelar dari 5 hingga 8 Juli 2022 mendatang.
Pertemuan di Nusa Dua, Bali ini merupakan kali kedua dalam rangkaian Indonesia sebagai presidensi G20. Adapun pertemuan ketiga ACWG G20 akan digelar pada September nanti.
Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, dalam pertemuan tersebut, empat isu prioritas yang disampaikan oleh KPK diharapkan dapat menyepakati hasil akhir sesuai dengan isu yang dibawa.
Yaitu, isu pertama bagaimana meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Terkait hal ini, Firli mengharapkan hasil akhirnya berupa
High Level Principles on Enhancing the Role of Auditing in Tackling Corruption. HLP ini, tekan Firli, akan menjadi dokumen kesepakatan untuk diimplementasikan oleh negara-negara anggota G20.
“Dengan adanya HLP ini, diharapkan akan mendorong dan memperkuat peran lembaga audit publik maupun swasta, termasuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pemberantasan korupsi,†kata Firli dalam forum tersebut.
Kemudian isu prioritas kedua ialah, peningkatan pendidikan anti korupsi dan peran serta masyarakat. Dari isu ini diharapkan menghasilkan
Compendium of Good Practices on Public Participation and Anti-Corruption Education.
Dengan disepakatinya dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi praktik baik terkait partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi yang dapat digunakan untuk Indonesia maupun negara G20 lainnya bahkan negara non G20.
Lalu isu prioritas ketiga bagaimana merumuskan kerangka regulasi dan supervisi peran profesi hukum pada pencucian uang hasil korupsi. Terkait hal ini hasil akhir yang diharapkan, ujar Firli, berupa
Compedium untuk meningkatkan
awareness dan menjadi referensi terkait upaya mitigasi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.
Lalu isu prioritas keempat ialah bagaimana memitigasi korupsi pada sektor energi terbarukan. Hal ini, kata Firli, diharapkan dapat meningkatkan transpansi dan pencegahan korupsi pada sektor energi terbarukan. Yang pada akhirnya dapat mendukung negara negara untuk mempercepat transisi energi.
“Isu ini merupakan isu baru yang digagas oleh Indonesia. Dengan mulai dibahasnya pada ACWG diharapkan dapat membantu negara-negara yang sedang melakukan transisi energi, untuk memetakan potensi-potensi korupsi pada sektor energi terbarukan melalui studi kasus,†beber Firli.
Disamping itu, Firli menyampaikan, selain deliverables pada empat prioritas tersebut, Keketuaan Indonesia di G20 tahun 2022 juga akan menghasilkan
accountability report yang berisi implementasi dari komitmen yang disepakati pada presidensi sebelumnya.
“
Accountability report kali ini mengakomodir dua isu yaitu pemberantasan korupsi terkait bea cukai dan pemberantasan korupsi dalam sektor olah raga,†demikian Firli.
