Di Hadapan Elit PDIP, Firli Bahuri Ingatkan Kata-kata Bung Karno Soal Perjuangan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan bahwa program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) bagi partai politik ini adalah upaya KPK untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45.

Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri saat menutup kegiatan PCB bagi partai PDI Perjuangan yang dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, Bendahara Umum Olly Dondokambey, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pengkaderan Djarot Saiful Hidayat serta para Ketua DPD dan DPC PDIP di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/6).


Firli kemudian mengingatkan kata-kata Presiden pertama Indonesia Bung Karno “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”.

Firli kemudian mengingatkan kata-kata Presiden pertama Indonesia Bung Karno “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”.

“Kata-kata ini tentu mengilhami kita semua, karena sesungguhnya perjuangan kita menjadi sulit karena memang melawan bangsa sendiri,” kata Firli.

Saat ini, kata Firli, perjuangan eleman bangsa bukan hanya melawan empat musuh yang harus dihadapi yaitu bencana alam, narkotika, terorisme dan radikalisme dan tentunya korupsi. Melainkan juga terkait bagaimana bisa mamajukan kesejahteraan umum.

“Musuh kita lagi bagaimana kita bisa memajukan kesejahteraan umum dengan tujuh indikator pembangunan nasional,” ujar Firli.

Firli mengurai, indikator pembangunan nasional ini perlu mendapat perhatian penuh yakni bagaimana komponen bangsa dapat menekan angka kemiskinan, angka pengangguran, mengurangi angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi.

“Kita juga masih dihadapkan bagaimana bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan angka gini rasio. Inilah PR (pekerjaan rumah) dan musuh kita bersama,” tandas Firli.

Disisi lain, dalam kesempatan ini Firli mengingatkan terkait rambu-rambu agar seorang pejabat terhindar dari korupsi. Setidaknya, Firli membeberkan terdapat delapan rambu, yang jika dijalankan maka praktik-praktik korupsi tidak akan terjadi.
 
Adapun delapan rambu-rambu tersebut yaitu tidak melakukan persekongkolan atau kolusi dengan penyedia jasa atau para pihak, tidak boleh menerima kick back, tidak mengandung unsur penyuapan, tidak mengandung unsur gratifikasi, menghindari adanya benturan kepentingan,  unsur kecurangan dan atau maladminitrasi, tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat dan tentunta tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Ada delapan rambu yang rekan-rekan harus ingat dan pegang,” ujar Firli.