Berita

Arief Poyuono di acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Modus Pembobolan Bank BUMN", Kamis (23/6)/Repro

Politik

FSP BUMN Bersatu Desak Kejagung Segera Selidiki Kasus Kredit Macet PT Titan Infra Energy

KAMIS, 23 JUNI 2022 | 19:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sudah sering mengatasi dugaan kredit macet, Kejaksaan Agung (Kejagung) diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait kredit macet PT Titan Infra Energy (Titan Group) ke Bank Mandiri.

Harapan itu disampaikan oleh oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono di acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk Modus Pembobolan Bank BUMN yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (23/6).

"Saya berharap, aparat hukum yang lain, terutama Kejaksaan Agung, kan sudah ada beberapa LSM yang melaporkan dengan bukti-bukti yang autentik kepada Kejaksaan Agung, terkait masalah kredit macet di PT Titan Infra Energy terhadap Bank Mandiri. Itu harus segera diperiksa," ujar Arief.


Karena kata Arief yang merupakan pihak yang turut melayangkan amicus curiae atau sahabat hakim kepada Hakim di sidang gugatan praperadilan PT Titan atas penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, Kejagung merupakan institusi yang paling hebat dalam pemberantasan korupsi.

"Terutama terhadap dana-dana yang ada di BUMN. Contoh ada kasus Asabri, Jiwasraya, sebelumnya Kejagung membongkar kredit macet PT CSI di Mandiri," kata Arief.

Dengan demikian, Arief berharap Kejagung juga dapat segera melakukan penyelidikan atas kasus kredit macet PT Titan terhadap Bank Mandiri.

Apalagi, laporan dari Bank Mandiri ke Bareskrim sudah dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah mengabulkan gugatan praperadilan PT Titan. Bahkan, laporan dari pihak lainnya juga sudah dihentikan proses penyelidikan dan penyidikannya.

"Saya harap Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan terhadap kredit macet PT Titan. Nanti kita buktikan, tidak masuk di Bareskrim, tapi bisa masuk di Kejaksaan Agung, yaitu tindak pidana korupsi," pungkas Arief.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya