Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Calon Pemimpin 2024 Harus Punya Komitmen Kembalikan UUD 1945 Asli Agar Indonesia Tidak Dikuasai Oligarki

KAMIS, 23 JUNI 2022 | 12:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Indonesia ke depan harus punya komitmen untuk mengembalikan UUD 1945 sesuai aslinya, agar Indonesia tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan uang dan kekuatan pemodal. Dengan kata lain, pemimpin Indonesia nanti harus mempunyai komitmen antikorupsi oligarki.

Harapan itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, terhadap para calon presiden dan calon wakil presiden yang akan maju pada Pilpres 2024 mendatang.

"Yang perlu dibenahi saat ini secara fundamental adalah kembalikan UUD 1945 sesuai aslinya dan lakukan adendum sesuai kebutuhan," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/6).


Karena, kata Muslim, setelah adanya amandemen UUD 1945 pada 2022 lalu lahir sistem politik dan ekonomi liberal yang mengakibatkan posisi negara jauh menyimpang dari tujuan berdirinya negara oleh para Founding Fathers.

"Politik dan ekonomi liberal dan kapitalistik itu mengakibatkan negara dikendalikan oleh kekuatan uang dan kaum pemodal. Akibatnya, sumber daya alam yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 33, tidak dikuasai negara, akan tetapi dikendalikan oleh pemilik modal dan asing," papar Muslim.

Menurut Muslim, hal itu terus berdampak hingga saat ini. Contohnya, terkait persoalan minyak goreng. Di aman rakyat Indonesia saat ini mengalami kesusahan karena tinggi dan langkanya harga minyak goreng.

"Segelintir konglomerat kuasai SDA dengan kekuatan mafia bermain di belakangnya. Akibatnya, muncul kasus seperti minyak goreng dan lain-lain. Di mana negara kalah terhadap para mafia," pungkas Muslim.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya