Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Repro

Politik

Hanya Bagi-bagi Jabatan, Posisi Wamen Bakal Tambah Beban Negara

JUMAT, 17 JUNI 2022 | 11:16 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pelantikan tiga Wakil Menteri (wamen) oleh Presiden Joko Widodo untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju dinilai hanya bagi-bagi kekuasaan untuk Partai Koalisi yang belum mendapatkan jatah kursi.

Pasalnya, pengangkatan wamen ini tidak ada hubungannya dengan kinerja kementerian terkait di pemerintahan Jokowi.

Adapun wamen yang dilantik Jokowi pada Rabu kemarin (15/6) adalah Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.


Ketiganya merupakan politisi dari partai koalisi pemerintahan Jokowi. Sehingga, pengangkatan tiga wamen yang dilakukan pemerintah terasa sekali hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Begitu disampaikan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (17/6).

"Ya saya melihat itu bagian dari akomodasi kepentingan dan politik. Tidak ada sama sekali dengan persoalan kinerja. Artinya ini bagi-bagi jabatan terkait dengan wamen, jadi ya biasa saja dalam politik, kita harus terima," papar Ujang.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu juga menilai, pengangkatan wamen seharusnya bisa memberikan dampak positif terhadap kinerja dari kementerian tersebut.

Karena, fakta di lapangan, wamen yang selama ini menduduki kursi di pemerintahan Jokowi tidak terlihat kinerjanya.

'Yang paling penting itu bagaimana kinerja kementerian bisa terangkat, bisa bagus, tapi hari-harinya wamen ini tidak kedengaran, tidak jelas kinerjanya, apalagi ditambah. Ini menjadi beban negara," pungkasnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya