Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Net

Politik

Dipanggil Jokowi Saat Ramai Isu Reshuffle, Prabowo Dicopot atau Undur Diri Nyapres?

RABU, 15 JUNI 2022 | 11:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah menteri, kepala lembaga, hingga elite partai politik dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa malam (14/6). Publik pun menduga pemanggilan tersebut terkait dengan rencana reshuffle kabinet yang diumumkan Jokowi pada Rabu siang nanti (15/6).

Dari sejumlah tokoh yang memenuhi penggilan Jokowi, kehadiran Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto cukup menyita perhatian publik.

Pasalnya, tokoh-tokoh lain yang dipanggil dianggap sebagai pihak yang akan direshuffle atau yang akan mengganti menteri yang dicopot. Nah, apakah Prabowo akan ikut bagian dari kelompok tersebut?


Seperti Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang dikabarkan akan kena reshuffle. Lalu Ketum Nasdem Surya Paloh yang dipanggil karena dikabarkan salah seorang anak buahnya bakal dicopot dari kabinet.

Sementara mantan Panglima TNI, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, yang memenuhi panggilan disebut-sebut bakal menjadi menteri. Pun dengan Ketum PAN, Zulkifli Hasan, yang juga dikabarkan akan mendapat jatah menteri.

Lantas, kenapa Prabowo ikut dipanggil Jokowi bersama-sama tokoh-tokoh yang erat kaitannya dengan reshuffle?

Dalam pandangan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, Prabowo yang menghadap Jokowi kemarin tidak ada kaitannya dengan reshuffle.

"Saya kira Prabowo tak akan kena reshuffle, kecuali dia mengundurkan diri lantaran akan maju sebagai capres," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/6).

Jerry juga memandang perlu bagi sejumlah menteri yang berniat nyapres di Pemilu Serentak 2024 nanti untuk mundur, dan lebih baik fokus meningkatkan elektabilitasnya.

"Sebaiknya mereka yang akan maju sebagai capres saya sarankan mundur maka akan lebih terhormat," tuturnya.

Menurutnya, dengan mengundurkan diri dari kursi menteri bisa memberikan dampak positif bagi sosok capres.

"Karena ada banyak risiko contoh penggunaan fasilitas negara juga politik dan pemerintahan dikawinkan, ini berisiko dan akan ada sentimen negatif," katanya.

Maka dari itu, Jerry melihat pertemuan Prabowo dengan Jokowi cenderung lebih terkait dengan persoalan Pilpres 2024.

"Bisa saja kementeriannya ditukar. Tapi kalau saya lihat Prabowo menyatakan mundur supaya tetap fokus sebagai capres Gerindra," tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya