Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net
Para anggota DPR RI diminta untuk tidak terkecoh dengan masalah investasi Telkom lewat Telkomsel di GoTo. Wanti-wanti ini disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule usai mendengar penjelasan dari Direktur Utama (Dirut) Telkom Ririek Adriansyah usai hadir di rapat Panitia Kerja (Panja) Investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Perusahaan Digital di Komisi VI DPR RI.
Dalam penjelasannya Ririek memastikan proses investasi Telkomsel di GoTo sudah memenuhi berbagai prinsip good corporate governance (GCG). Investasi sudah melalui berbagai proses dan inisiasi yang dilakukan oleh tim. Bahkan sudah disetujui oleh pemilik saham lain, seperti Singtel. Termasuk aspek untung rugi.
Hanya saja, Ririek memastikan proses itu tidak melibatkan Komisaris Telkom dan Kementerian BUMN.
“Semoga DPR tidak terkecoh dan bisa bongkar seterang-terangnya skandal investasi Telkom lewat Telkomsel ke GoTo,†kata Iwan Sumule kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/6).
Dugaan Iwan Sumule, investasi ini saran akan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, ada juga upaya menghindar dari unsur korupsi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 10/ 2020. Di mana disebutkan bahwa kerugian anak usaha BUMN bukan kerugian keuangan negara.
Dijelaskan Iwan Sumule bahwa SEMA yang diteken Ketua MA Muhammad Syarifuddin memberi syarat tentang kerugian yang disebut bukan kerugian keuangan negara. Yaitu kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD, atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD, atau tidak menerima atau menggunakan fasilitas negara.
“Nah Telkomsel itu anak usaha Telkom (BUMN), dan Telkom memiliki 65 persen saham Telkomsel. Makanya, kenapa dalam laporan keuangan Telkom disebut ada kerugian Rp 881 miliar akibat investasi Telkomsel ke GoTo,†tutup Iwan Sumule.
