Ketua Tim Advokasi Hukum DPP Demokrat, Didik Mukrianto/Net
Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diapresiasi dan didukung penuh oleh Partai Demokrat. Sebab, terobosan KPK ini sejalan dengan program-program partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Advokasi Hukum DPP Demokrat, Didik Mukrianto, menjelang pelaksanaan Executive Briefing dan pembekalan PCB untuk Partai Demokrat yang diselenggarakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (14/6), pukul 09.00-12.00 WIB.
"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya gagasan dan kegiatan KPK dalam menghadirkan politik cerdas berintegritas ini," ujar Didik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa pagi (14/6).
Karena, menurut Didik, Demokrat mempunyai tanggung jawab dan komitmen untuk memastikan agar setiap event politik bisa berjalan jujur, fair, adil, bermartabat, dan berintegritas dalam mewujudkan
good and clean governance.
"Terobosan yang dilakukan oleh KPK ini memang sudah senapas dan sejalan dengan program-program, fakta integritas, serta zona integritas yang dijalankan oleh Demokrat selama ini," jelas Didik.
Sehingga, Demokrat berharap, kegiatan yang digagas oleh KPK mampu menguatkan kesadaran budaya antikorupsi, kesadaran politik cerdas berintegritas dalam penyelenggaraan Pemilu, dan mampu menumbuhkembangkan aksi nyata dalam mengimplementasikan hasil pembelajaran antikorupsi.
"Selanjutnya kami akan terus menjadi supporting penuh dan mendukung tahapan kegiatan KPK ini, termasuk pembekalan antikorupsi pada pengurus partai politik baik pusat maupun daerah, pembelajaran mandiri antikorupsi sektor politik yang dilakukan secara elektronik, dan berkontribusi secara aktif dalam melalui gerakan antikorupsi di lingkungan partai politik," pungkas Didik.
Disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, dalam acara PCB Terpadu 2022 hari ini, dari Demokrat yang akan hadir adalah Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsa, dan 47 orang pengurus lainnya.
"Informasi sementara yang kami terima hingga sore ini, terkait agenda Executive Briefing dan pembekalan antikorupsi bagi pengurus Partai Demokrat akan dihadiri oleh Sekjen Teuku Riefky Harsa bersama 47 orang pengurus DPP Partai Demokrat," ujar Ipi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin sore (13/6).
Namun demikian, pihaknya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait siapa saja pengurus DPP Demokrat yang akan hadir langsung.
"Dijadwalkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membuka kegiatan dan dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi. Di antaranya materi tentang penguatan integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi," pungkas Ipi.
Sesuai jadwal yang dibuat KPK, Partai Demokrat menjadi partai politik (parpol) kelima yang akan menerima pembekalan PCB Terpadu 2022. Partai Amanat Nasional (PAN) adalah parpol pertama yang mendapat pembekalan dari KPK pada 25 Mei 2022, disusul Partai Bulan Bintang (PBB) pada 2 Juni 2022.
Sementara Partai Beringin Karya (Berkarya) yang dijadwalkan menerima pembekalan PCB pada Selasa 31 Mei lalu meminta ditunda dengan alasan sedang ada persoalan di internal partai.
Pun dengan PDI Perjuangan yang seharusnya mendapat jadwal pembekalan PCB pada Selasa (7/6), yang meminta ditunda karena sedang ada acara internal. Sehingga, PDIP dijadwalkan ulang pada Senin (27/6).
