Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Survei IPO: 57 Persen Publik Belum Tahu Ada Pemilu 2024, Isu 3 Periode Masih Melekat

SABTU, 04 JUNI 2022 | 11:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengetahuan publik soal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 menjadi materi survei terbaru yang diangkat oleh Indonesia Political Opinion (IPO).

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menerangkan, survei dilakukan pada 23 hingga 28 Mei 2022 terkait respons publik atas penetapan pemerintah menyelenggarakan pemilu 14 Februari 2024.

"Rupa-rupanya respons publik itu hanya 43 persen yang tahu," ujar Dedi dalam diskusi virtual Polemik, Sabtu (4/6).


Menurut Dedi, mayoritas masyarakat belum tahu jadwal pemilu yang sudah ditetapkan KPU RI bersama pemerintah.

"Di 2024 ada pemilu atau tidak, ya hanya 43 persen yang tahu. Berarti ada 57 persen publik tidak tahu agenda pemilihan umum itu. Ini menarik karena bisa saja yang 57 persen ini menganggap wacana melanjutkan periode Presiden Joko Widodo masih melekat," tuturnya.

Kabar baiknya, IPO menemukan keinginan mayoritas publik terhadap Pemilu Serentak 2024 bisa digelar.

"Yang tidak menginginkan pemilihan umum suaranya kecil, 8 persen. Berbanding dengan 18 persen sangat setuju, 74 persennya setuju, dan yang sangat tidak setuju 0 persen," tandasnya.

Survei terbaru IPO ini menggunakan metode multistage random sampling dengan total populasi responden 1.200 yang diwawancarai melalui sambungan telepon.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2.90 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya