Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir/RMOLJatim
DPRD Gresik meminta PT Freeport Indonesia (FI) yang tengah membangun pabrik smelter di kawasan JIIPE (Java Integrated Industrial and Ports) di Kecamatan Manyar, agar transparan dalam persoalan tenaga kerja.
Sebab, sejak awal manajemen Smelter PT Freeport belum terbuka tentang kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.
"Smelter PT Freeport mestinya terbuka terkait tenaga kerja, sehingga Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Gresik bisa menyiapkan tenaga kerja yang nantinya dibutuhkan untuk bisa diakses dengan tenaga kerja kita khususnya warga Gresik," ujarnya dikutip
Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (1/6).
Selama ini, lanjutnya, porsi tenaga kerja yang bakal direkrut untuk dipekerjakan PT Freeport di proyek smelter, mulai groundbreaking hingga kontruksi, masih sekadar wacana belaka.
"Buktinya dari 1.800 pekerja yang direkrut Smelter hingga April 2022 lalu, hanya ratusan orang yang berasal dari warga Gresik," paparnya.
Kualifikasi yang dibutuhkan untuk dipekerjakan di Smelter, lanjut Qodir, masih belum bisa dipenuhi oleh masyarakat yang masuk ring satu kawasan proyek. Seperti, warga Kecamatan Bungah maupun Manyar.
"Untuk persoalan ini, kami DPRD Gresik mendesak pihak Freeport mempublikasikan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Sehingga, Pemerintah Desa (Pemdes) yang wilayah masuk ring satu bisa menyiapkan warganya yang ingin bekerja," pintanya.
"Tentunya, jelas tidak asal comot (ambil), tetapi nantinya kami bersama Pemdes akan mempersiapkan skil; atau kemampuan yang dibutuhkan. Apakah nantinya kita bekali melalui pelatihan cepat, atau dengan pola lain," imbuh Qodir.
Komitmen Freeport dalam merekrut warga Gresik sebagai tenaga kerja Smelter di JIIPE menurut Qodir, adalah keharusan. Sebab, Kabupaten Gresik tak mendapat PAD dari keberadaan Smelter Freeport.
"Salah satu faktornya, Smelter ini dibangun di JIIPE Manyar dengan status lahannya hanya sewa. Sehingga, potensi PAD, misal dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tidak bisa didapatkan Kabupaten Gresik," jelasnya.
"Dari sisi fiskal, potensi pendapatan daerah yang banyak hilang kami bisa terima. Namun, harus ada komitmen dari Freeport bahwa ada nonfiskal yang kami terima. Yakni, dengan cara rekrutmen tenaga kerja untuk di tempat di smelter JIIPE. Namun, sejauh ini Freeport belum menunjukkan tanda-tanda komitmennya itu," tandas Qodir.
