Berita

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin/Net

Politik

Menkes: Indonesia Tak Bisa Putuskan Sendiri Covid-19 Sudah Menjadi Endemi

SELASA, 31 MEI 2022 | 18:33 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perubahan status penyebaran Covid-19 di Indonesia agar menjadi endemi tak bisa diputuskan secara mandiri oleh pemerintah, meskipun potensi penularan mulai melandai di dalam negeri.

Demikian disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengenai masa transisi kondisi Covid-19 dari pandemi menjadi pandemi, yang disampaikan usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (31/5).

"Ini pandemi global, Indonesia tidak bisa mengambil keputusan sendiri menjadi endemi," ujar Budi dalam jumpa pers yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.


Mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menjelaskan, terdapat beberapa pertimbangan dalam memutuskan transisi pandemi menuju endemi. Salah satunya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Budi menekankan, pemerintah secara bertahap akan memindahkan tanggung jawab menjaga kesehatan ke masing-masing individu.

"Kalau masyarakat sudah paham dan teredukasi dengan baik, sudah memahami protokol kesehatan seharusnya, sudah memiliki judgement kapan mesti melakukan apa, itu adalah ciri-ciri penyakit yang sudah menjadi endemi," tuturnya.

Budi juga mengusulkan tiga faktor transmisi komunitas yang harus dipenuhi selam tiga bulan berturut-turut sebelum memutuskan transisi pandemi menuju endemi.

Faktor pertama adalah jumlah kasus yang masuk rumah sakit dan berapa yang meninggal per 100 ribu orang terinfeksi. Kedua, vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 70 persen dan angka laju penularan sudah berada di bawah 1 persen.

Kemudian yang ketiga, transisi pandemi menuju endemi tidak hanya berdasarkan pertimbangan sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan politik.

"Ada pertimbangan ekonominya, sosialnya, politiknya untuk mengambil keputusan itu," demikian Budi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

PLN Gercep Pulihkan Listrik Pascagempa NTT: Bukti Negara Hadir

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:26

Peduli NTT, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:15

Tunda Agenda Internal, PDIP Fokus Bantu Korban Gempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:00

Ketika Emak-emak Mengamuk di Depan Kepala BGN

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50

HUT RI Momentum Bangkit Bersama di Tengah Duka Gempa

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:49

Operasional Pelabuhan Marina Disetop Pangkas Pendapatan Daerah Rp11 Miliar

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:33

PKS Yakin Rakyat Aceh Konsisten Bersama NKRI

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Dipakai via QRIS

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:27

Bitcoin Menguat Terimbas Sentimen Positif Pasar Kripto Global

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:19

HUT Ke-81 RI Diwarnai Duka Gempa NTT: Ada Kesedihan di Tengah Perayaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:17

Selengkapnya