IA ITB Kritisi Polemik Banjir Rob Jateng, Mulai dari Investigasi Simpang Siur hingga Nihil Regulasi

Banjir rob yang terjadi di Jawa Tengah baru-baru ini menuai polemik. Ditambah beberapa lembaga mengeluarkan kajian yang berbeda-beda, mulai dari BRIN, BMKG, hingga BNPB.

Kepala Lembaga Riset Kebencanaan IA-ITB, Heri Andreas melihat polemik ini cukup memprihatinkan karena dasar pengurangan risiko bencana melalui upaya prevensi mitigasi dan atau adaptasi harus berbasis investigasi.

"Jika hasilnya berbeda-beda, dimungkinkan upaya pengurangan risikonya menjadi salah kaprah. Kalau kita lihat di lapangan, pemerintah telah membangun tanggul, namun ternyata banjir rob masih kerap terjadi," kata Heri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/5).

Menurutnya, masih terjadinya banjir rob di wilayah Gubernur Ganjar Pranowo ini lantaran investigasi belum sempurna. Polemik yang terjadi juga mencerminkan masih lemahnya negara dalam memahami bencana.

"Terkait banjir rob di Pantura, upaya pengurangan risiko bencananya belum ditunjang regulasi yang cukup, sehingga akan berdampak ke kelembagaan, program hingga anggaran," papar Heri yang juga Kepala Laboratorium Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB ini.

Dari hasil kajian Lembaga Riset Kebencanaan IA-ITB bekerja sama dengan Laboratorium Geodesi ITB, banjir rob di Pantura pada 23 Mei 2022 berkaitan dengan penurunan tanah atau land subsidence. Banjir rob juga diperparah oleh gelombang tinggi dan jebolnya tanggul di beberapa tempat.

Di sisi lain, selama ini banjir rob belum secara tegas masuk ke dalam kategori bencana dalam Undang-undang Kebencanaan. Hal ini menyulitkan pemerintah pusat hingga daerah dalam membuat program komprehensif, termasuk menentukan leading sector-nya.

Alhasil, kondisi ini akan menjadikan bencana hanya dilihat secara parsial, dan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Hal ini terbukti dari polemik yang terjadi pada banjir rob di Jawa Tengah.

"Mudah-mudahan pemerintah dapat membaca situasi ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat," tandasnya.