Berita

Presiden Jokowi saat berkemah di titik nol IKN/Net

Nusantara

Presiden Minta Masyarakat Berhemat, Sultan Minta Pemerintah Tunda Bangun IKN

SENIN, 23 MEI 2022 | 02:14 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat untuk mengantisipasi segala kemungkinan krisis di masa depan dengan cara berhemat dan menabung.

"Dalam situasi ekonomi global yang masih terkoreksi akibat beberapa krisis politik dan pemanasan global, permintaan bapak Presiden adalah sangat penting untuk diperhatikan oleh semua elemen bangsa. Hemat dan menabung adalah etos kemakmuran yang harus dibudayakan, tak terkecuali kepada pemerintah sendiri", ungkap Sultan melalui keterangan tertulis, Minggu (22/05).

Menurutnya, masyarakat khususnya kelas menengah harus mempertimbangkan permintaan presiden tersebut dengan melakukan rencana pengelolaan keuangan yang baik. Budayakan investasi dan menabung bukan justru membiasakan diri untuk boros dan utang.


"Permintaan penting presiden ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Masyarakat tentu ingin pemerintah mawas diri dengan kebijakan anggaran yang selalu menuai kontroversi selama ini", tegasnya.

Kebiasaan menerbitkan surat utang secara tidak proporsional, kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, dan pemborosan anggaran APBN pada proyek yang tidak diprioritaskan harus segera dievaluasi. Masalahnya adalah selama ini publik justru mendapati pemerintah melakukan suntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN sakit dan subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

"Termasuk pembebanan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu kota Negara (IKN) kepada APBN yang selalu defisit. Kami sepakat bahwa seluruh elemen bangsa harus memiliki sense of crisis, tapi penting bagi pemerintah untuk mawas diri dan meninjau kembali rencana proyek yang tidak related. Kami harap pembangunan IKN sebaiknya ditunda", ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Diketahui, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk berhemat dan menabung. Dengan demikian, maka masyarakat kecil juga bisa mengantisipasi situasi tak terduga yang bisa saja terjadi di masa mendatang.

"Saya minta seluruh rakyat, seluruh masyarakat kecil menabung, berhemat, sehingga apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang kita prediksi, itu masih punya cadangan, rakyat punya cadangan, negara juga punya cadangan," kata Jokowi di Magelang, Jawa Tengah.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya