Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dianggap gagal menyejahterakan masyarakatnya/Net
Pandangan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hanya rajin pencitraan untuk pencalonan presiden tapi minim prestasi dinilai sulit dibantah kevalidannya.
Banyak kalangan yang melayangkan kritik terhadap gaya kepemimpinan Ganjar, salah satu tokoh yang gencar mengkritik adalah Ekonom Senior Rizal Ramli.
Rizal Ramli melayangkan kritik karena selama Ganjar memimpin angka kemiskinan di Jawa Tengah justru mengalami peningkatan. Mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur itu menyebut ada yang kebelet nyopras-nyopres, ancang-ngancang jadi boneka baru oligarki modal polling dan media berbayar.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab turut mengomentari pernyataan Ekonom Rizal Ramli itu. Bahkan, Fadhil juga mengiyakan narasi yang diutarakan pengamat Politik Rocky Gerung terkait dengan meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Tengah selama Ganjar memimpin.
Menurut Fadhli, apa yang disampaikan Rizal Ramli dan Rocky sangat sulit dibantah kalau data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) benar adanya.
"Artinya, apa yang dikerjakan Ganjar di dua periode ini hanya lip service, hanya bisa mengangkat pamor pribadi tanpa bisa menunjukkan kinerja konkret sebagai kepala daerah," demikian kata Fadhli kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/5).
Dalam pandangan Fadhli, tingginya angka kemiskinan di Jateng mengindikasikan pemimpin Daerahnya tidak bekerja serius dan cenderung hanya memikirkan kelompoknya sendiri. Apalagi, kalau yang digembar-gemborkan adalah masyarakat Jateng sejahtera.
"Tentu menjadi pertanyaan besar. Lalu siapa yang disejahterahkannya? pemilik modal atau pengusung saat jadi Gubernur?" demikian sorotan Fadhli.
Pengamat asal asal UIN Jakarta itu juga menyoroti prestasi Ganjar yang kerap nampang diberbagai media sosialnya.
Ia mengaku khawatir, peningkatan kemiskinan di Jateng juga berdampak pada melambungnya penyakit masyarakat, tingkat kriminalitas atau bahkan tingkat radikalisme.
"Dampak negatif kemiskinan bukan saja soal penyakit masyrakat dan kriminalitas yang meningkat, perlu diwaspadai juga peningkatan radikalis, karena kemiskinan juga merupakan salah satu sumber infiltrasi paham radikal," pungkasnya.
Fadhli mengungkapkan, Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah termiskin di Pulau Jawa. Label itu jika mengacu dari produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, pada tahun 2021.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa PDRB per kapita atau rata-rata pendapatan penduduk di Jawa Tengah pada 2021 sebesar Rp 38,67 juta per tahun.
Angka tersebut merupakan yang terendah se-Pulau Jawa, serta jauh di bawah rata-rata pendapatan per kapita nasional yang mencapai Rp62,24 juta per tahun. PDRB per kapita di kelima provinsi di Pulau Jawa berada di bawah rata-rata pendapatan penduduk Indonesia.
Sementara rerata pendapatan penduduk DKI Jakarta mencapai Rp 274,71 juta per tahun. Angka tersebut merupakan yang terbesar se-Pulau Jawa, sekaligus menjadi yang tertinggi di skala nasional.
