Berita

Kediaman para menteri Sri Lanka yang dibakar, Senin (9/5) /Net

Dunia

Usai Kediaman Para Menteri Dibakar, Sri Lanka Perpanjang Darurat Negara Hingga 11 Mei

SELASA, 10 MEI 2022 | 19:06 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Seusai dibakar rumah para menteri di Sri Lanka, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa memperpanjang darurat negaranya hingga Rabu pagi.

“Saya menginstruksikan semua orang untuk tidak menggunakan jalan umum, kereta api, taman umum, tempat rekreasi umum atau wilayah publik lainnya atau pantai mulai pukul 19.00 pada 9 Mei hingga pukul 07.00 pada 11 Mei,” tulis keputusan presiden, dikutip oleh Sputnik, Selasa (10/5).

Perkembangan itu terjadi ketika protes nasional terhadap pemerintah telah meningkat selama beberapa hari terakhir yang mengakibatkan bentrokan intens.


Bentrokan di Kolombo yang terjadi pada Senin (9/5), menewaskan tujuh orang dan melukai 231, dengan 218 di antaranya dirawat di rumah sakit.

Lebih parahnya, kediaman Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa di kota Kurunegala di provinsi barat laut dibakar, beberapa jam setelah pemimpin itu mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan dengan kekurangan pangan dan bahan bakar, melonjaknya harga dan pemadaman listrik yang mempengaruhi sejumlah besar warga, yang mengakibatkan protes besar-besaran atas penanganan pemerintah terhadap situasi tersebut.

Resesi dikaitkan dengan kekurangan devisa yang disebabkan oleh penurunan pariwisata selama pandemi Covid-19, serta kebijakan ekonomi yang sembrono, seperti langkah pemerintah tahun lalu untuk melarang pupuk kimia dalam upaya membuat pertanian Sri Lanka "100 persen organik".

Karena kekurangan devisa itu semakin mendalam, Sri Lanka baru-baru ini gagal membayar seluruh utang luar negerinya sebesar sekitar 51 miliar dolar AS.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya