Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf usai mendatangani nota kesepahaman/Repro
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menandatangani nota kesepahaman dalam upaya membersihkan Indonesia dari praktik-praktik korupsi.
“KPK terus melebarkan sayap, memperkuat barisan. Dan hari ini, pasukan antikorupsi bertambah, dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman antara PBNU dengan KPK,†kata Firli dalam sambutannya usai penandatanganan nota kesepahaman KPK-PBNU di Gedung Juang Merah Putih, KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/4).
Pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakoni oleh KPK sendiri. Oleh karena itu, Firli mengungkapkan bahwa visi KPK ialah bersama masyarakat menurunkan angka korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.
KPK, kata Firli telah merancang strategi dalam rangka menjawab tantangan pemberantasan korupsi salah satunya ialah dengan cara memberikan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat juga meningkatkan peran serta masyarakat.
Dalam strategi itu, KPK mengajak segenap anak bangsa untuk menjadi bagian yakni sebagai agen pembangun integritas dan penyuluh anti korupsi. Firli mengatakan, strategi ini dimaksudkan untuk membangun satu budaya dan peradaban antikorupsi.
Menurut Firli, menggandeng PBNU yang memiliki sejarah panjang karena telah berdiri kurang lebih satu abad yang lalu dengan 34 pengurus wilayah, 31 cabang yang berada di luar negeri, 520 cabang di seluruh Indonesia dan tidak kurang dari 120 juta warga Nahdlatul Ulama alias nahdliyin menjadi satu kekuatan untuk mewujudkan Indonesia yang terbebas dari korupsi.
“Tidak berlebihan rasanya kalau saya ingin mengajak rekan-rekan semua yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama ikut bersama, kita bergandengan tangan untuk membangun budaya yakni budaya antkorupsi. Saya sangat yakin indonesia akan bebas dan bersih dari praktik-praktik korupsi,†demikian Firli.
Acara penandatanganan nota kesepahaman antara KPK dan PBNU ini sekaligus dengan peringatan Nuzulul Quran 1443 hijiriah. Hadir dalam acara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan jajaran, serta wakil pimpinan KPK serta pejabat struktural KPK.
