Berita

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Wakil Presiden Maruf Amin/RMOL

Politik

Alasan Cak Imin Tunda Pemilu Ingin Bantu Maruf Amin, PKS: Itu Jelas Mengada-ada

SELASA, 19 APRIL 2022 | 14:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku bahwa usulan penundaan pemilu dilempar demi menolong Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, dinilai terlalu mengada-ada.

Menurut Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi, selain mengada-ada, pernyataan itu juga tidak relevan,

"Itu jelas mengada-ada dan tidak relevan. Pernyataan tersebut makin sulit dipahami oleh publik. Semoga itu bagian dari guyonan Cak Imin saja," kata Nabil Ahmad Fauzi kepada wartawan, Selasa (19/4).


Sebab, kata Nabil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memastikan bahwa Pemilu sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. Untuk itu, Politikus PKS ini meminta Cak Imin untuk menyudahi wacana penundaan Pemilu 2024 yang dinilai sudah usang.

"Sejak Presiden Jokowi menyatakan sikap pemerintah untuk menjalankan Pemilu sesuai jadwal pada 14 Februari 2024, maka wacana penundaan pemilu sudah tidak relevan dibahas," pungkasnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya kembali melempar wacana penundaan Pemilu 2024 meski Presiden Joko Widodo sudah meminta seluruh tokoh publik untuk berhenti melempar wacana tersebut.

Dalam Peringatan Harlah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII ke-62 di Jakarta, Senin kemarin (18/4), Cak Imin menjelaskan bahwa alasan dirinya usul penundaan pemilu adalah demi membantu Maruf Amin di akhirat.

"Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Maruf dalam rangka menolong rakyat, kenapa menolong Kiai Maruf? Supaya nanti di akhirat kalau ditanya kurang ini itu, mesti alasannya karena dua tahun pandemi tidak bisa apa-apa," kata Cak Imin.

Sementara itu, Jurubicara Wapres, Masduki Baidlowi memastikan Kiai Maruf tidak ada urusan dengan usul penundaan pemilu.

Dia turut mengurai 3 poin dalam menanggapi pernyataan Cak Imin. Pertama, menilai ucapan itu sebatas guyon. Sebab, disampaikan di forum internal yang turut dihadiri Cak Imin dan Kiai Maruf.

Kedua, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf sama sekali tak memiliki niat memperpanjang masa jabatan.

Semantara poin ketiga, Masduki memastikan Kiai Maruf konsisten taat pada konstitusi.

"Jadi, kalau kemudian Cak Imin berwacana ya silakan saja. Tetapi, ya saya kira itu ndak ada urusannya dengan wapres, nggak ada urusannya sama wapres," imbuhnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya