Relawan pendukung Joko Widodo meminta agar presiden membersihkan orang-orang di lingkaran Istana.
Ketua Projo (Pro Jokowi) Riau Sonny Silaban mensinyalir, circle Jokowi diisi oleh pihak-pihak yang akan menumbalkan Jokowi demi syahwat ekonomi.
"Presiden harus lebih teliti dan mengevaluasi para pembantunya yang saat ini disinyalir lebih mengutamakan kepentingan bisnisnya dari pada
mengurus rakyat," kata Sonny dalam keterangan tertulis, Rabu (13/4).
Sonny menyebut, para pembantu Jokowi yang demikian itu dengan sebutan Brutus. Merujuk pada sejarah politik Romawi, Brutus adalah sosok senator yang memimpin konspirasi pembunuhan Julius Caesar. Politisi ini dikenal dengan nama Markus Yunius Brutus atau Quintus Servilius Caepio Brutus (85 -42 SM).
Sonny menilai, gaduhnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi menjadi 3 priode, dan kenaikan harga-harga komoditas sebagai indikasi ulah 'Brutus' di era Jokowi. Marwah pemerintahan Jokowi, bisa runtuh karena ulah Brutus. "Mari selamatkan nasib rakyat," ujar Sonny.
Perlu diingat, tandas Sonny, sejarah Indonesia mencatat, sudah ada presiden yang diperpanjang masa jabatannya tapi dilengserkan. "Jangan ini terjadi di era presiden jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, secara blak-blakan juga meminta Jokowi mereshufle menteri yang dianggapnya tirani.
Masinton bahkan bahkan langsung menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebab belakangan ini kata Masinton, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sempat melontarakan pernyataan adanya big data masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu.
Karena itu, Masinton menegaskan, gagasan penundaan Pemilu maupun masa jabatan Presiden tiga periode bukan datang dari Jokowi.
"Bahwa gagasan diatas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai Menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," tegas Masinton.
Anggota DPR RI menyebut, seharusnya Luhut buka suara usai Presiden Jokowi menegaskan Pemilu akan digelar sesuai pada waktunya pada 14 Februari 2024. Bahkan, Masinton tak segan mendesak untuk mundur jika tidak memberikan klarifikasi.
"Harusnya Menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoaks kepada masyarakat Indonesia," cetus Masinton.
