Menkominfo era SBY: Ngapain Amandemen, Bisa-bisa Jadi “Nggak Aman Nggak Demen"

Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak tabu menjadi sorotan publik. Apalagi disebut bahwa yang tidak boleh diubah hanya pembukaan UUD 1945 dan kitab suci.

Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Tifatul Sembiring turut berkomentar.

Menurutnya masalah saat ini bukan soal tabu atau tidak. Melainkan pada kecenderungan masyarakat yang tidak ingin untuk melakukan amandemen hanya untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan preisden menjadi 3 periode.

“Tabu sih enggak pak, tapi mayoritas kan nggak setuju,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (6/4).

Tifatul mengatakan bahwa partai-partai yang sebelumnya mengusulkan 3 periode dan penundaan pemilu kini juga ragu-ragu. Apalagi setela ada survei dari SMRC yang menyebut bahwa hanya 5 persen responden yang menyatakan setuju dengan wacana tersebut.

Untuk itu, politisi PKS ini bertanya tentang apa urgensi dari amandemen. Salah-salah, sambungnya, justru membuat rakyat menjadi tidak suka dengan pemerintah.

“Ngapain amandemen? Bisa-bisa jadi "nggak aman nggak demen", boss,” tutupnya.