Ketum ProDEM: Rakyat Sedang Hidup Susah, Tidak Mungkin Ingin Jabatan Presiden Diperpanjang

Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan hal yang tidak mungkin didukung oleh rakyat Indonesia saat ini. Sebab, wacana itu bergulir di saat rakyat sedang menderita akibat tidak adanya proteksi dari pemerintah.

Upaya perpanjangan masa jabatan presiden, kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, hanya dilemparkan oleh sekelompok elite politik. Salah satu yang diduga menjadi masternya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dugaan ini muncul lantaran Menko Luhut sempat frontal mengklaim ada big data 110 juta pengguna media sosial yang memiliki kecenderungan mendukung wacana penundaan pemilu.

Selain itu, teranyar Menko Luhut turut hadir saat wacana ini berkumandang di Lebak, Banten. Bahkan pihak yang mengklaim diri sebagai Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan mengumumkan akan mendukung Joko Widodo 3 periode juga masih memiliki keterkaitan dengan Luhut.

“Upaya-upaya perpanjang masa jabatan presiden terus dilakukan Pak Luhut,” tegas Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/4).

Menurutnya, rakyat tidak mungkin mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, hidup rakyat saat ini semakin susah. Potensi dukungan itu hanya akan muncul jika rakyat merasa sejahtera di tangan Jokowi.

Faktanya, kini kondisi ekonomi memprihatinkan. Kebutuhan pokok seperti minyak goreng saja tidak mampu dikendalikan pemerintah, hingga akhirnya mencekik rakyat karena harganya yang melambung hampir 3 kali lipat.

“Rakyat mungkin akan dukung perpanjangan, jika saja hidup rakyat makin baik, tak susah. Tapi minyak goreng langka dan mahal, BBM dan harga-harga kebutuhan pokok naik naik, sementara rakyat tak punya daya beli,” tuturnya.

Yang ada, sambung Iwan Sumule, dukungan untuk Jokowi memperpanjang masa jabatan hanya muncul dari kelompok-kelompok yang dikondisikan.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membuktikan bahwa 79,8 persen responden menginginkan agar Pemilu 2024 tetap dilaksanakan.

Selain itu, terungkap juga bahwa Apdesi yang akan mendeklarasikan diri Jokowi 3 periode ternyata mendapat gugatan dari Apdesi yang katanya resmi berbadan hukum.

“Apdesi saja tidak sah. Jadi apa betul itu keinginan rakyat? Rakyat sedang hidup susah, tidak mungkin ingin jabatan presiden diperpanjang,” tutupnya.