Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Sejumlah Partai Lokal Aceh Lolos Verifikasi Kemenkumham, Ini Daftarnya

MINGGU, 03 APRIL 2022 | 03:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dua tahun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)-Aceh sudah mengantongi nama Partai Lokal (Parlok) yang lolos veritifikasi. Berdasarkan data Kemenkumham Aceh, ada 17 parlok yang dinyatakan lolos dan siap bertarung pada Pemilu 2024.

Yaitu Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Sira, Partai Islam Aceh (PIA), Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat).

Kemudian, Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA), Partai Lokal Aceh (PLA), Partai Damai Aceh, Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM), Partai Daulat Aceh, Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh, Partai Bersatu Atjeh (PBA), Partai Aceh Meudaulat (PAM), Partai Darussalam, Partai Rakyat Aceh (PRA), dan Partai Pemersatu Muslim Aceh (PPMA).


Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman mengatakan, 17 partai lokal tersebut sudah lolos veritifikasi dan berhak bertarung pada Pemilu 2024 mendatang. Diharapkan kehadiran parlok dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh.

"Itu yang kita harapkan," kata Meurah kepada Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (2/4).

Meurah Budiman menjelaskan, pendaftaran parlok telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2007 dan Permenkumham nomor 18 Tahun 2020 serta disahkan oleh Kemenkumham.

Syarat administrasinya antara lain harus terbentuk kepengurusan minimal 50 persen di tingkat Kabupaten dan kota. Termasuk akte yang terdaftar di notaris serta kewakilan perempuan 30 persen.

Meurah menambahkan, pihaknya hanya mengeluarkan pengesahan badan hukum parlok. Namun, untuk ikut serta pada Pemilu 2024 mendatang harus mendaftakan lagi ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk verifikasi faktual.

"Maka itu persyaratan pendaftaran, parlok tersebut diverifikasi sesuai peraturan yang telah diatur serta memenuhi syarat," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya